Kehadiran di Paripurna Pertanggungjawaban Legislator kepada Publik

Damar Iradat 24 November 2018 12:30 WIB
rapat dpr
Kehadiran di Paripurna Pertanggungjawaban Legislator kepada Publik
Diskusi soal kehadiran legislator dalam rapat paripurna/Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan kehadiran anggota DPR pada rapat paripurna merupakan tanggung jawab kepada publik. Ia menyoroti tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna pembukaan maupun penutupan sidang.

"Ini bagian dari akuntabilitas, pertanggungjawaban publik. Nah oleh sebab itu, ini penting sekali mengingatkan bagaimana manajemen kehadiran itu," tegas Syamsuddin dalam sebuah diskusi di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 November 2018.

Menurut Syamsuddin, kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat paripurna memiliki dua dimensi; ide dan fisik. Ia menilai level disiplin mayoritas anggota dewan sangat rendah ketika masih banyak yang bolos.


Rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam sidang paripurna malah memunculkan spekulasi, pada level partai tidak ada kewajiban menghadiri rapat paripurna. Padahal, seharusnya, partai atau fraksi bisa mewajibkan seluruh anggotanya hadir.

Anggota DPR Fraksi PAN Bara Hasibuan menilai rendahnya kehadiran anggota dewan pada pembukaan masa persidangan II 2018-2019 bukan hal baru. Ia menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa anggota DPR tidak hadir dalam rapat-rapat paripurna.

Salah satunya, mayoritas anggota dewan menilai rapat paripurna baik dalam pembukaan masa sidang maupun penutupan sidang sebatas formalitas. Apalagi, dalam sidang-sidang tersebut, anggota dewan hanya mendengarkan pandangan setiap fraksi dan pimpinan fraksi. Akibatnya, banyak anggota DPR memilih melakukan pekerjaan lain.

"Kadang-kadang itu hanya formalitas yang mereka merasa kenapa harus hadir, banyak kerjaan yang lain atau lebih penting berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing," ucap dia.

Namun, ia menilai seharusnya ada komitmen terhadap posisi seorang anggota di DPR. Ia menyatakan menilai performa anggota DPR secara individu juga tak bisa dilihat hanya dari kehadiran sidang paripurna.

"Kalau kita menilai secara individual, bukan hanya di tingkat kehadiran di rapat paripurna. Bisa di rapat komisi atau kehadiran di dapil masing-masing," jelas dia.

Sepinya pembukaan masa sidang II 2018-2019 DPR menjadi perbincangan publik. DPR dikritik karena berdasarkan daftar hadir, hanya sekitar 241 dari 560 legislator yang tercatat di buku kehadiran. Parahnya, jumlah legislator yang hadir saat rapat dimulai tak mencapai 100 orang.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id