Taufik Kurniawan Diimbau Mundur dari Jabatannya
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Foto: MI
Jakarta: Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan diimbau mundur dari jabatannya. Hal itu sesuai kode etik PAN yang mengikat semua kader.
 
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan partainya memiliki kode etik yang mengikat semua kader. Anggota yang terlibat dalam kasus hukum harus mengundurkan diri dari kepartaian dan jabatan publik, tak terkecuali Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
 
"Secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota yang terkena kasus hukum harus mudur dari jabatan. Code of conduct yang mengikat kepada semua anggota apakah mereka yang menduduki posisi atau yang tidak," kata Bara di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.
 
PAN segera mengadakan rapat internal menentukan posisi Taufik di pimpinan dewan. Bara menyadari seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak akan lolos.
 
"Kalau proses di KPK sudah berjalan, kita harus menentukan langkah secepatnya," ujarnya.

Baca: Taufik Kurniawan Menghilang Sejak Dicegah KPK

Apalagi kata Bara, Taufik kini menempati jabatan strategis sebagai pimpinan DPR. Tentu kasus hukum yang membelitnya bisa menganggu kinerja legislasi yang bersangkutan.
 
"Bahwa ini adalah sebuah tragedi yang tidak kita inginkan. Kita juga punya sikap tegas mengenai kasus korupsi," pungkasnya.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.
 
"KPK menetapkan TK, wakil ketua DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Selasa, 30 Oktober 2018.
 
Basaria mengungkapkan Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN.
 
"Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," imbuh Basaria.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id