Legislator: Setop Politisasi Insiden Depo Plumpang

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisisasi terhadap insiden kebakaran pipa di Depo Pertamina Plumpang. Kebakaran terjadi di Depo Plumpang pada 3 Maret 2023.  Martin mengatakan semua pihak perlu melihat insiden ini secara obyektif, bukan malah melakukan politisasi. Politisasi insiden itu disebut akan menambah runyam dan mengaburkan masalah. "Akhirnya (kita) tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil karena (pertimbangannya) kemudian menjadi populis atau tidak," ujar Martin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan jajaran, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.  Martin menjelaskan, sesuai paparan Dirut Pertamina, persoalan pemukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Plumpang sudah berlangsung lama, yakni berpuluh-puluh tahun. Semua tahu bahwa ada risiko di lokasi tersebut. Dapat terjadi kebakaran.  "Karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, tapi keputusan-keputusan yang benar, walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis," kata Martin. Martin meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terkait insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini. Karena, jika dirunut, mungkin ada banyak pihak yang punya kontribusinya terhadap persoalan ini.  "Faktanya, setiap calon gubernur membuat kontrak politik kok. Jadi please, kita stop persoalan itu, kita lihat masalahnya (secara objektif),” katanya.   Sudah dihuni lama Lebih jauh Martin menjelaskan bahwa dari peta yang disampaikan oleh Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang menghuni sekitar lokasi Depo BBM Plumpang.  Ada juga informasi di berbagai berita bahwa sudah ada masyarakat di sana yang membayar pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dari tahun 1986. Pajak PPB tersebut tentu dibayarkan atas hak alas tertentu. Itu sudah ada sejak 1986.  "Saya minta kepada semua pihak, please stop politisasi, supaya kita bisa ambil keputusan yang terbaik," kata politisi Partai NasDem ini.  Martin mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini dengan obyektif. Karena itu Martin meminta Pertamina agar melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas Pertamina, khususnya kilang, depo BBM dan sejenisnya. Sehingga dapat diketahui mana fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman. Setelah itu dicari solusinya.  Martin mengatakan kegiatan review dan langkah-langkah yang akan diambil Pertamina untuk memitigasi risiko fasilitasnya akan ada konsekuensi biaya. Namun itu perlu dilakukan, agar kejadian kebakaran ini tidak terulang lagi.  Martin meminta agar kajian terhadap keamanan seluruh fasilitas Pertamina ini segera dilakukan. Untuk selanjutnya dapat segera diputuskan langkah-langkah mitigasi ke depannya.  "Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi. Dan juga kita minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini," kata Martin.  Baca: Update Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 23 Orang Meninggal Dunia   Penting dibangun buffer zone Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara, dengan permukiman penduduk di sekitarnya, penting dilakukan saat ini. "Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin," kata Nicke seperti dilansir dari Antara. Agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, Nicke mengatakan pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang penting dilakukan. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id