Kemendagri Minta Daerah Tingkatkan Realisasi APBD 2022

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh daerah meningkatkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Kepala daerah mesti bertindak. "Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 April 2022. Fatoni mengatakaan rata-rata realisasi APBD di Indonesia turun tiap Maret dalam tiga tahun terakhir. Kemendagri mencatat rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29 persen pada Maret 2020. Lalu, rata-rata realisasi APBD menurun menjadi 16,08 persen pada Maret 2021. Kemudian, meningkat menjadi 14,39 persen pada Maret 2022. Fatoni mengatakan banyak daerah di Indonesia yang APBD-nya meningkat di tahun ini. Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan peningkatan APBD pada 2022. Baca: Kemendagri: Pengelola Keuangan Daerah Harus Efisien dan Transparan Lalu, di wilayah kabupaten, Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri menjadi yang APBD tertinggi tahun ini. "Kemudian dari sisi pendapatan kota, kita melihat sepuluh daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun," ujar Fatoni.     Fenomena penurunan ini juga terjadi dari realisasi belanja daerah dalam tiga tahun terakhir. Tercatat, rata-rata realisasi belanja daerah dengan APBD mencapai 10,05 persen pada Maret 2020. Kemudian, turun menjadi 9,09 persen pada Maret 2021. "Posisi realisasi belanja dalam APBD TA (Tahun Anggaran) 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp82,35 triliun atau 5,70 persen," tutur Fatoni. Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi tahun ini. "Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun," ujar Fatoni. Sementara itu, Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar menjadi kota dengan realisasi belanja tertinggi tahun ini. Kemendagri akan terus memantau perkembangan penggunaan anggaran daerah ke depannya. "Kita perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah percepatan," ucap Fatoni.