Dia menyinggung rencana bagi-bagi rumah kepada korban 12 Mei yang dilakukan salah satu menteri. "Kan lucu, ada menteri-menteri yang bukan tupoksinya urus kasus pelanggaran HAM, malah kasih rumah," kata Haris saat dikonfirmasi, Rabu, 11 Mei 2022.
Haris tak membeberkan gamblang rencana itu. Dia menegaskan hal tersebut murni manuver politik. Haris menyebut seharusnya pembantu presiden fokus pada tugas yang diberikan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kemungkinannya ada dua, mereka ambil alih tugas pejabat yang seharusnya berwenang," kata Haris.
Baca: Menteri Yang Ingin Nyapres Sebaiknya Mundur
Kemungkinan kedua, kata dia, menteri terkait ingin mengkritik Presiden Joko Widodo atas kasus HAM yang tak kunjung selesai. Terlepas dari kemungkinan itu, dia tak ingin pembantu presiden teralu fokus pada agenda politik Pilpres 2024.
Di sisi lain, Haris menyayangkan niatan memberi rumah bagi korban kerusuhan 12 Mei 1988. Menurut dia, hal tersebut bukan solusi untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM.
Haris menegaskan penyelesaian kasus tersebut butuh upaya komprehensif, proses hukum, dan fakta peristiwa. Sehingga, masalah dapat diselesaikan dan pelaku dapat diungkap.
