medcom.id, Jakarta: Mantan ketua KPK Antasari Azhar diminta membuktikan ucapannya yang dinilai mendiskreditkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat menyebut ucapan Antasari merupakan fitnah keji.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, membantah kriminalisasi yang diduga dilakukan SBY pada Antasari. "Fitnah itu lebih kejam dari perbuatan. Lebih bagus ungkapkan saja semuanya. Buka-bukaan saja," kata Syarif di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.
Anggota DPR Komisi I itu menyebut, SBY tidak pernah campur tangan soal penegakan hukum. SBY, kata Syarif, selalu berkomitmen tidak melakukan intervensi hukum, apalagi pengarahan.
"Kalau memang ada diungkapkan saja, dibuka saja, jangan lakukan fitnah, karena kalau tidak terbukti itu kan fitnah. Jadj jangan ada pembentukan opini," kata Syarif.
Dia meminta Antasari melakukan klarifikasi. Apalagi, sehari jelang Pilkada Serentak 2017. Syarif tak ingin pernyataan Antasari membikin opini di masyarakat.
Politikus Demokrat Benny K. Harman meminta Antasari tak melempar fitnah keji. Menurutnya, proses hukum pada Antasari berjalan dengan baik. "Saya minta Antasari itu jangan melempar tuduhan, fitnah yang keji semacam itu," kata Benny.
Benny SBY tidak melakukan intervensi pada kasus hukum yang menjerat Antasari. Seluruh proses penyelidikan yang tahu penyidik kepolisian. Anggota Komisi III DPR itu menyebut proses hukum pada Antasari dilakukan dengan ketat.
Mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan negeri, hakim di pengadilan banding, hakim tingkat kasasi, dan hakim tingkat PK yang menangani kasus Antasari.
"Mendingan pak Antasari melakukan koreksi ke dalam diri, jangan menebar isu, jangan menebar fitnah. Jadi jangan membangun popularitas diri dengan cara fitnah," kata Benny.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzBya1b" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Mantan ketua KPK Antasari Azhar diminta membuktikan ucapannya yang dinilai mendiskreditkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat menyebut ucapan Antasari merupakan fitnah keji.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, membantah kriminalisasi yang diduga dilakukan SBY pada Antasari. "Fitnah itu lebih kejam dari perbuatan. Lebih bagus ungkapkan saja semuanya. Buka-bukaan saja," kata Syarif di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.
Anggota DPR Komisi I itu menyebut, SBY tidak pernah campur tangan soal penegakan hukum. SBY, kata Syarif, selalu berkomitmen tidak melakukan intervensi hukum, apalagi pengarahan.
"Kalau memang ada diungkapkan saja, dibuka saja, jangan lakukan fitnah, karena kalau tidak terbukti itu kan fitnah. Jadj jangan ada pembentukan opini," kata Syarif.
Dia meminta Antasari melakukan klarifikasi. Apalagi, sehari jelang Pilkada Serentak 2017. Syarif tak ingin pernyataan Antasari membikin opini di masyarakat.
Politikus Demokrat Benny K. Harman meminta Antasari tak melempar fitnah keji. Menurutnya, proses hukum pada Antasari berjalan dengan baik. "Saya minta Antasari itu jangan melempar tuduhan, fitnah yang keji semacam itu," kata Benny.
Benny SBY tidak melakukan intervensi pada kasus hukum yang menjerat Antasari. Seluruh proses penyelidikan yang tahu penyidik kepolisian. Anggota Komisi III DPR itu menyebut proses hukum pada Antasari dilakukan dengan ketat.
Mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan negeri, hakim di pengadilan banding, hakim tingkat kasasi, dan hakim tingkat PK yang menangani kasus Antasari.
"Mendingan pak Antasari melakukan koreksi ke dalam diri, jangan menebar isu, jangan menebar fitnah. Jadi jangan membangun popularitas diri dengan cara fitnah," kata Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
