Menag Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Menag Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Menag Minta Permendikbud Kekerasan Seksual Tidak Dimaknai Keluar Konteks

Candra Yuri Nuralam • 09 November 2021 16:58
Jakarta: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud PPKS) tidak dimaknai keluar konteks. Masyarakat diharap memahami aturan itu dibuat untuk menghentikan kekerasan seksual.
 
"Saya bilang kembalikan kepada konteks pencegahan kekerasan. Kalau dilepaskan dari konteks itu pasti pemahamannya akan berbeda," kata Yaqut di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa, 9 November 2021.
 
Yaqut mendukung penuh aturan itu untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Permendikbud PPKS dianggap sudah tepat untuk diterapkan sekarang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bikin Gaduh, Penyusunan Permendikburistek PPKS Dinilai Tergesa-gesa
 
"Karena konteksnya adalah mencegah kekerasan seksual dan ini tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan permen yang dikeluarkan," tutur Yaqut.
 
Sebelumnya, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, menyoroti perumusan norma kekerasan seksual di Pasal 5 ayat (2) Permendikbud PPKS yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban." Frasa ini dinilai mendegradasikan substansi kekerasan seksual.
 
"Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 itu menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan," ujar Arsyad dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 November 2021.
 
Menurut Arsyad, berdasarkan Permendikbud PPKS, standar benar dan salah dari aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, masalah ini tergantung persetujuan dari para pihak.
 
"Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah," jelas Lincolin Arsyad.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif