Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Antara/Agus Bebeng
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Antara/Agus Bebeng

Istana Bahas Penaikan Iuran BPJS Secara Internal

Nasional BPJS Kesehatan
Nur Azizah • 14 Mei 2020 09:50
Jakarta: Istana Kepresidenan masih membahas penaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Diktum keputusan Mahkamah Agung atas Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan akan dipelajari kembali.
 
"Ini kita masih koordinasi internal untuk isu BPJS ini. Kita lagi cek juga diktum keputusan MA atas Perpres sebelumnya," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Dini enggan membeberkan hasil koordinasi tersebut. Pihaknya masih intens membicarakan masalah ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kenaikan Iuran BPJS Kado Buruk Jelang Lebaran
 
Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020.
 
Mengutip isi Perpres tersebut, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.
 
Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara itu, iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.
 
Untuk kelas II mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut masih membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi dari pemerintah Rp16.500 per bulan.
 
Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi untuk kelas III dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.
 
Perubahan tarif ini memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif