Manado: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ingin pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Utara (Sulut) harus berdampak nyata kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tugas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulut yang baru.
"Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutan pengukuhan KDEKS Sulut, Kamis, 4 April 2024.
Meski pemeluk agama Islam tidak mendominasi Sulut, bukan menjadi halangan ekonomi dan keuangan syariah tidak berkembang. Wapres menilai masyarakat Sulut mampu menjaga kemajemukan.
Wapres membeberkan beberapa program ekonomi dan keuangan syariah yang telah berkembang di Sulut. Mulai dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat),
Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tercatat selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.
Untuk itu, tutur Wapres, KDEKS Provinsi Sulut memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menginstruksikan KDEKS agar mendorong pengembangan ekosistem halal pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
"Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal," terangnya.
Manado: Wakil Presiden (
Wapres) Ma’ruf Amin ingin pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Utara (Sulut) harus berdampak nyata kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tugas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulut yang baru.
"Kemajuan ekonomi dan
keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutan pengukuhan KDEKS Sulut, Kamis, 4 April 2024.
Meski pemeluk agama Islam tidak mendominasi Sulut, bukan menjadi halangan ekonomi dan keuangan syariah tidak berkembang. Wapres menilai masyarakat Sulut mampu menjaga kemajemukan.
Wapres membeberkan beberapa program ekonomi dan keuangan syariah yang telah berkembang di Sulut. Mulai dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat),
Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tercatat selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.
Untuk itu, tutur Wapres, KDEKS Provinsi Sulut memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menginstruksikan KDEKS agar mendorong pengembangan ekosistem halal pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
"Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
