Jakarta: Associate Professor dan pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita IKN akan memberi efek yang cukup fatal bagi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, yang paling krusial adalah kepastian investasi asing.
"Karena alokasi dari APBN cuma 20 persen dari total proyek dan sampai tahun ini sudah Rp72 triliun yang dialokasikan pemerintah sementara alokasi totalnya itu cuma ada sekitar Rp92 triliun. Jadi sekitar Rp20 triliun yang tersisa," ucap Sulfikar, Selasa, 4 Juni 2024.
Melihat realita yang ada di IKN, kata dia, pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat menjadi kota yang berfungsi secara efektif, khususnya sebagai ibu kota. Masih butuh waktu banyak membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Bukan hanya uang dan karena kapasitas fiskal kita terbatas maka Jokowi berharap ada investasi asing masuk dalam skala besar. Tapi sampai sekarang tidak satu pun yang masuk. Baru investasi lokal dan itu pun relatif kecil. Belum memenuhi kebutuhan yang membuat Nusantara ini berfungsi secara optimal," papar dia.
Rencana presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menjadikan IKN sebagai ibu kota dengan simbol historik upacara 17 Agustus 2024, dinilai hanya sebagai seremonial. Bahkan, pelaksanaan upacara pertama kalinya ini sebagai tanda perpindahan ibu kota, akan memberikan penilaian buruk di dunia internasional sebab pembangunan masih dilakukan.
"Kalau sekadar upacara bendera, besok juga bisa karena di sana sudah ada lapangan upacaranya. Tapi tentu yang ingin dicapai setelah upacara itu berlangsung ibu kota Nusantara sudah berdiri sebagai sebuah kota tidak lagi sebagai kumpulan gedung yang belum selesai dibangun," beber dia.
Makanya, menurut dia, ibutuhkan percepatan khususnya pascamundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN. Jokowi harus segera menunjuk seorang yang memiliki latar belakang profesional dan kompetensi yang relevan dengan posisi kepala otorita IKN.
"Cuma itu tidak akan mudah karena pasti siapa pun yang ditunjuk akan berpikir beberpa kali untuk menerima posisi ini karena ada risiko tinggi untuk menerimanya. Risiko itu adalah tingkat kegagalan untuk mencapai target yang diinginkan relatif tinggi," beber dia.
Jakarta: Associate Professor dan pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita IKN akan memberi efek yang cukup fatal bagi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (
IKN) Nusantara. Namun, yang paling krusial adalah kepastian investasi asing.
"Karena alokasi dari APBN cuma 20 persen dari total proyek dan sampai tahun ini sudah Rp72 triliun yang dialokasikan pemerintah sementara alokasi totalnya itu cuma ada sekitar Rp92 triliun. Jadi sekitar Rp20 triliun yang tersisa," ucap Sulfikar, Selasa, 4 Juni 2024.
Melihat realita yang ada di
IKN, kata dia, pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat menjadi kota yang berfungsi secara efektif, khususnya sebagai ibu kota. Masih butuh waktu banyak membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Bukan hanya uang dan karena kapasitas fiskal kita terbatas maka Jokowi berharap ada investasi asing masuk dalam skala besar. Tapi sampai sekarang tidak satu pun yang masuk. Baru investasi lokal dan itu pun relatif kecil. Belum memenuhi kebutuhan yang membuat Nusantara ini berfungsi secara optimal," papar dia.
Rencana presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menjadikan
IKN sebagai ibu kota dengan simbol historik upacara 17 Agustus 2024, dinilai hanya sebagai seremonial. Bahkan, pelaksanaan upacara pertama kalinya ini sebagai tanda perpindahan ibu kota, akan memberikan penilaian buruk di dunia internasional sebab pembangunan masih dilakukan.
"Kalau sekadar upacara bendera, besok juga bisa karena di sana sudah ada lapangan upacaranya. Tapi tentu yang ingin dicapai setelah upacara itu berlangsung ibu kota Nusantara sudah berdiri sebagai sebuah kota tidak lagi sebagai kumpulan gedung yang belum selesai dibangun," beber dia.
Makanya, menurut dia, ibutuhkan percepatan khususnya pascamundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN. Jokowi harus segera menunjuk seorang yang memiliki latar belakang profesional dan kompetensi yang relevan dengan posisi kepala otorita IKN.
"Cuma itu tidak akan mudah karena pasti siapa pun yang ditunjuk akan berpikir beberpa kali untuk menerima posisi ini karena ada risiko tinggi untuk menerimanya. Risiko itu adalah tingkat kegagalan untuk mencapai target yang diinginkan relatif tinggi," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
