Jakarta: Peninjauan kembali (MK) Moeldoko terkait Partai Demokrat dinilai memuat niat buruk. Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan disebut perlu mewaspadai aneka upaya penjegalan.
"Pengajuan PK salah satu cara mengacak-acak dan memecah belah termasuk Koalisi Perubahan dengan harapan menang di PK," kata pengamat politik Ujang Komarudin dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ Minggu, 9 April 2023.
Ujang mengatakan NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mesti mengencangkan ikat pinggang. Supaya mereka tetap solid meski digempur salah satunya oleh Moeldoko.
"AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) mengatakan 16 kali menang menghadapi Moeldoko, tapi kalau diujung PK, (Demokrat) kalah, ini jadi persoalan," ujar dia.
Menurut Ujang, upaya Moeldoko juga akal-akalan supaya Anies Baswedan tidak menjadi calon presiden (capres) di 2024. Sebab, Koalisi Perubahan kompak mengusung Anies.
"Saya lihat arahnya ke sana (penggagalan Anies) karena tidak ada angin tidak ada hujan (Moeldoko mengajukan PK)," papar dia.
Sementara itu, Ujang menilai seyogianya kubu Demokrat kembali menang dalam PK Moeldoko. Namun dia mewaspadai upaya campur aduk hukum dengan politik.
"Itu yang berbahaya dan jadi persoalan karena hukum mestinya paralel dengan demokrasi dan politik. Kalau tidak, demokrasi akan hancur," tutur dia.
Ujang tidak ingin infrastruktur hukum dijadikan alat politik untuk menyandera pihak lain. Kemudian mengerjai oposisi dan menghancurkan orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompoknya.
"Untuk membangun negeri yang sehat dan demokratis yang bermartabat, hukum harus betul-betul berjuang untuk hukum sendiri," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Saksikan Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ di sini
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Peninjauan kembali (MK)
Moeldoko terkait
Partai Demokrat dinilai memuat niat buruk. Partai yang tergabung dalam
Koalisi Perubahan untuk Persatuan disebut perlu mewaspadai aneka upaya penjegalan.
"Pengajuan PK salah satu cara mengacak-acak dan memecah belah termasuk Koalisi Perubahan dengan harapan menang di PK," kata pengamat politik Ujang Komarudin dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ Minggu, 9 April 2023.
Ujang mengatakan
NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) mesti mengencangkan ikat pinggang. Supaya mereka tetap solid meski digempur salah satunya oleh Moeldoko.
"AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) mengatakan 16 kali menang menghadapi Moeldoko, tapi kalau diujung PK, (Demokrat) kalah, ini jadi persoalan," ujar dia.
Menurut Ujang, upaya Moeldoko juga akal-akalan supaya
Anies Baswedan tidak menjadi calon presiden (
capres) di 2024. Sebab, Koalisi Perubahan kompak mengusung Anies.
"Saya lihat arahnya ke sana (penggagalan Anies) karena tidak ada angin tidak ada hujan (Moeldoko mengajukan PK)," papar dia.
Sementara itu, Ujang menilai seyogianya kubu Demokrat kembali menang dalam PK Moeldoko. Namun dia mewaspadai upaya campur aduk hukum dengan politik.
"Itu yang berbahaya dan jadi persoalan karena hukum mestinya paralel dengan demokrasi dan politik. Kalau tidak, demokrasi akan hancur," tutur dia.
Ujang tidak ingin infrastruktur hukum dijadikan alat politik untuk menyandera pihak lain. Kemudian mengerjai oposisi dan menghancurkan orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompoknya.
"Untuk membangun negeri yang sehat dan demokratis yang bermartabat, hukum harus betul-betul berjuang untuk hukum sendiri," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (
AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Saksikan
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’
di sini
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)