Jakarta: Penambahan jumlah Pimpinan DPR dipastikan bakal dibahas dalam pembahasan revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat persetujuan mengisi slot tersebut.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, anggota Fraksi PDIP banyak yang berpotensi untuk ditempatkan sebagai Pimpinan DPR. Namun, penentuan nama tersebut terlebih dahulu perlu izin dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Waduh tak boleh itu (dibocorkan), sama saja dengan you di perusahaan menanyakan hak pemilik, dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Hendrawan kepada Medcom.id, Kamis 28 Desember 2017.
Baca: Mayoritas Fraksi Setuju Kursi Pimpinan DPR Ditambah
Menurut dia, PDIP mendorong penambahan jumlah pimpinan DPR ini sejak lama. PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 sedianya berhak menempati satu slot jabatan pimpinan anggota dewan.
"Alasannya kita harus bersama-sama, ini tanggung jawab bersama loh bukan tanggung jawab PDIP sendiri untuk menempatkan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," ucapnya.
Hendrawan berpandangan, hasil Pemilu 2014 juga mestinya menjadi represtasi dalam penunjukan pimpinan DPR. Ia menganggap, putusan dalam UU MD3 tak adil hingga menjadikan PDIP tersingkir dari slot perwakilan Pimpinan DPR.
"Karena DPR itu kan dibentuk melalui pemilihan umum, nah masa hasil pemilihan umum tidak representasi. Karena ada persekongkolan yang merubah UU MD3 dan disahkan satu hari sebelum pemilihan Presiden 2014," ungkapnya.
Penambahan pimpinan DPR dan MPR lewat revisi UU MD3 akan kembali digulirkan pada awal Januari 2018 mendatang. Pembahasan RUU tersebut sebelumnya sempat vakum atau tidak ada kejelasan selama setahun.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang pemilu, yaitu PDIP," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, Rabu 27 Desember 2017.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Fraksi Golkar sendiri mengusulkan penambahan satu pimpinan MPR selain penambahan pimpinan DPR. Usulan penambahan lain, kata dia, maksimal dilakukan untuk dua slot pimpinan DPR dan juga dua slot pimpinan MPR.
"Maksimal tambah dua, tambah dua, satu PDIP, satu belum tahu siapa yang akan dapatkan," ucapnya.
Jakarta: Penambahan jumlah Pimpinan DPR dipastikan bakal dibahas dalam pembahasan revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat persetujuan mengisi
slot tersebut.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, anggota Fraksi PDIP banyak yang berpotensi untuk ditempatkan sebagai Pimpinan DPR. Namun, penentuan nama tersebut terlebih dahulu perlu izin dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Waduh tak boleh itu (dibocorkan), sama saja dengan
you di perusahaan menanyakan hak pemilik, dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Hendrawan kepada
Medcom.id, Kamis 28 Desember 2017.
Baca: Mayoritas Fraksi Setuju Kursi Pimpinan DPR Ditambah
Menurut dia, PDIP mendorong penambahan jumlah pimpinan DPR ini sejak lama. PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 sedianya berhak menempati satu slot jabatan pimpinan anggota dewan.
"Alasannya kita harus bersama-sama, ini tanggung jawab bersama loh bukan tanggung jawab PDIP sendiri untuk menempatkan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," ucapnya.
Hendrawan berpandangan, hasil Pemilu 2014 juga mestinya menjadi represtasi dalam penunjukan pimpinan DPR. Ia menganggap, putusan dalam UU MD3 tak adil hingga menjadikan PDIP tersingkir dari slot perwakilan Pimpinan DPR.
"Karena DPR itu kan dibentuk melalui pemilihan umum, nah masa hasil pemilihan umum tidak representasi. Karena ada persekongkolan yang merubah UU MD3 dan disahkan satu hari sebelum pemilihan Presiden 2014," ungkapnya.
Penambahan pimpinan DPR dan MPR lewat revisi UU MD3 akan kembali digulirkan pada awal Januari 2018 mendatang. Pembahasan RUU tersebut sebelumnya sempat vakum atau tidak ada kejelasan selama setahun.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang pemilu, yaitu PDIP," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, Rabu 27 Desember 2017.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Fraksi Golkar sendiri mengusulkan penambahan satu pimpinan MPR selain penambahan pimpinan DPR. Usulan penambahan lain, kata dia, maksimal dilakukan untuk dua slot pimpinan DPR dan juga dua slot pimpinan MPR.
"Maksimal tambah dua, tambah dua, satu PDIP, satu belum tahu siapa yang akan dapatkan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
