medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggagas pembentukan panitia khusus. Setelah Pansus Pelindo selesai bekerja, kini wacana pansus baru digalakan. Wacana pansus yang baru terkait dengan PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung langkah pembentukan pansus tersebut. Agus menyebut, pembentukan pansus dinilai tepat untuk mengusut kasus pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Freeport yang akan berakhir 2021 nanti.
"Ini rasanya akan menjadi jalan yang tuntas dan terang benderang apabila akan dibentuk pansus angket ini," kata Agus di Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).
Agus Hermanto (Ant.Akbar Nugroho)
Agus menilai, keinginan pembentukan pansus sudah tampak. Sejumlah anggota DPR, kata dia, meminta perpanjangan kontrak ditelusuri. Meski begitu, usulan pembentukan pansus harus dilakukan lebih dari 20 anggota lintas fraksi untuk disampaikan kepada pimpinan DPR.
"Langkah untuk membentuk pansus itu memang sudah kelihatan ada dan sudah ada indikasinya untuk ke arah situ. Ini adalah hak yang melekat secara individu kepada anggota dewan," sebut Agus.
Tapi Agus tak mau memberi kepastian apakah Partai Demokrat akan mendukung pembentukan pansus tersebut. "Kami ikuti dengan seksama seluruh proses yang ada, tapi kami yakini apa yang terbaik dilakukan oleh Demokrat adalah untuk bangsa dan negara," jelas Agus.
Adapun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menargetkan 300 tandatangan anggota DPR untuk mengusulkan pansus Freeport. Dia berharap Pansus sudah bisa diusulkan dan langsung bekerja usai masa reses, pada Januari 2016 mendatang.
Wacana Pansus Freeport mengemuka usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Setya Novanto. Pansus ini diwacanakan menelisik soal kabar perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.
Kepemilikan saham Freeport (MTVN)
Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI. Sisanya dimiliki Freeport-McMoRan & Gold Inc. Amerika Serikat.
Per Juni 2014, nilai aset Freeport Indonesia sekitar US$ 7,97 miliar. Bila mengacu nilai ini, 20 persen saham setara US$ 1,58 miliar atau Rp21,8 triliun. Sedangkan berdasarkan nilai investasi Freeport selama beroperasi di Indonesia, nilai 20 persen saham mencapai US$ 2 miliar hingga US$ 4 miliar atau Rp27,6 triliun hingga Rp55,2 triliun (kurs Rp13.800 per dollar AS).
Grafik keuangan Freeport
medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggagas pembentukan panitia khusus. Setelah Pansus Pelindo selesai bekerja, kini wacana pansus baru digalakan. Wacana pansus yang baru terkait dengan PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung langkah pembentukan pansus tersebut. Agus menyebut, pembentukan pansus dinilai tepat untuk mengusut kasus pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Freeport yang akan berakhir 2021 nanti.
"Ini rasanya akan menjadi jalan yang tuntas dan terang benderang apabila akan dibentuk pansus angket ini," kata Agus di Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).
Agus Hermanto (Ant.Akbar Nugroho)
Agus menilai, keinginan pembentukan pansus sudah tampak. Sejumlah anggota DPR, kata dia, meminta perpanjangan kontrak ditelusuri. Meski begitu, usulan pembentukan pansus harus dilakukan lebih dari 20 anggota lintas fraksi untuk disampaikan kepada pimpinan DPR.
"Langkah untuk membentuk pansus itu memang sudah kelihatan ada dan sudah ada indikasinya untuk ke arah situ. Ini adalah hak yang melekat secara individu kepada anggota dewan," sebut Agus.
Tapi Agus tak mau memberi kepastian apakah Partai Demokrat akan mendukung pembentukan pansus tersebut. "Kami ikuti dengan seksama seluruh proses yang ada, tapi kami yakini apa yang terbaik dilakukan oleh Demokrat adalah untuk bangsa dan negara," jelas Agus.
Adapun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menargetkan 300 tandatangan anggota DPR untuk mengusulkan pansus Freeport. Dia berharap Pansus sudah bisa diusulkan dan langsung bekerja usai masa reses, pada Januari 2016 mendatang.
Wacana Pansus Freeport mengemuka usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Setya Novanto. Pansus ini diwacanakan menelisik soal kabar perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.
.jpg)
Kepemilikan saham Freeport (MTVN)
Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI. Sisanya dimiliki Freeport-McMoRan & Gold Inc. Amerika Serikat.
Per Juni 2014, nilai aset Freeport Indonesia sekitar US$ 7,97 miliar. Bila mengacu nilai ini, 20 persen saham setara US$ 1,58 miliar atau Rp21,8 triliun. Sedangkan berdasarkan nilai investasi Freeport selama beroperasi di Indonesia, nilai 20 persen saham mencapai US$ 2 miliar hingga US$ 4 miliar atau Rp27,6 triliun hingga Rp55,2 triliun (kurs Rp13.800 per dollar AS).
Grafik keuangan Freeport
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TII)
