medcom.id, Jakarta: Wacana Musyawarah Nasional (Munas) semakin kencang dihembuskan Partai Golkar. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi mengakhiri konflik di tubuh internal partai berlambang pohon beringin ini.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung mengaku sepakat dengan wacana Munas. "Munas adalah salah satu solusi, tapi harus kembali pada aturan yang ada," ujar Akbar usai bertemu dengan poros muda Partai Golkar di kediamannya, Jalan Punawarman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).
Namun menurut dia, tetap harus ada persetujuan minimal dua pertiga pengurus DPD I Golkar untuk dapat menyelenggarakan Munas. Tanpa persetujuan itu, sambung dia, akan sulit Golkar melaksanakan Munas. "Kalau ada dukungan DPD I, itu adalah hak yang baik," kata dia.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, kondisi partai Golkar saat ini tengah terancam, karena konflik yang terjadi kurang lebih setahun belakangan ini belum juga berakhir. Sejumlah agenda politik dan konsolidasi kekuatan menghadapi Pilkada serentak 2015 pun akan terganggu.
"Padahal, muara dari pilkada serentak yaitu 2019 mendatang, pileg dan pilpres," kata dia.
Karena itu, Akbar menyarankan, kedua kubu baik Aburizal Bakrie dan Agung Laksono dapat segera bertemu untuk mencari solusi menyelesaikan masalah ini. Mantan Ketua DPR RI ini meminta kedua kubu dapat menanggalkan egonya masing-masing untuk membangun kembali keutuhan partai berlambang pohon beringin ini.
"Saya berpendapat penting suatu komunikasi dibangun, syukur-syukur bisa hasilkan kesepakatan yang ini menghasilkan langkah-langkah secara politik. Langkah politik itu juga harus mampu melakukan sesuatu yang kita katakan take and give. Semua kita laksanakan dengan menjadikan partai sebagai kepentingan utama," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Wacana Musyawarah Nasional (Munas) semakin kencang dihembuskan Partai Golkar. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi mengakhiri konflik di tubuh internal partai berlambang pohon beringin ini.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung mengaku sepakat dengan wacana Munas. "Munas adalah salah satu solusi, tapi harus kembali pada aturan yang ada," ujar Akbar usai bertemu dengan poros muda Partai Golkar di kediamannya, Jalan Punawarman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).
Namun menurut dia, tetap harus ada persetujuan minimal dua pertiga pengurus DPD I Golkar untuk dapat menyelenggarakan Munas. Tanpa persetujuan itu, sambung dia, akan sulit Golkar melaksanakan Munas. "Kalau ada dukungan DPD I, itu adalah hak yang baik," kata dia.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, kondisi partai Golkar saat ini tengah terancam, karena konflik yang terjadi kurang lebih setahun belakangan ini belum juga berakhir. Sejumlah agenda politik dan konsolidasi kekuatan menghadapi Pilkada serentak 2015 pun akan terganggu.
"Padahal, muara dari pilkada serentak yaitu 2019 mendatang, pileg dan pilpres," kata dia.
Karena itu, Akbar menyarankan, kedua kubu baik Aburizal Bakrie dan Agung Laksono dapat segera bertemu untuk mencari solusi menyelesaikan masalah ini. Mantan Ketua DPR RI ini meminta kedua kubu dapat menanggalkan egonya masing-masing untuk membangun kembali keutuhan partai berlambang pohon beringin ini.
"Saya berpendapat penting suatu komunikasi dibangun, syukur-syukur bisa hasilkan kesepakatan yang ini menghasilkan langkah-langkah secara politik. Langkah politik itu juga harus mampu melakukan sesuatu yang kita katakan
take and give. Semua kita laksanakan dengan menjadikan partai sebagai kepentingan utama," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
