medcom.id, Jakarta: Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan keputusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD berpotensi melahirkan korupsi lebih besar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. RUU Pilkada telanjur disahkan DPR.
“Pemilihan untuk bupati maupun gubernur oleh DPRD jadi peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar,” kata Akbar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).
Untuk mencegah itu, Tim Transisi berupaya melibatkan KPK dalam pembentukan pemerintahan pada kabinet kelak. Usaha ini dilakukan supaya pemerintahan ke depan tidak mewarisi kesalahan pemerintahan sebelumnya.
“Ini adalah tahap awal dari kami untuk berkomunikasi dengan KPK. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke presiden dan wakil presiden terpilih,” terang Akbar.
medcom.id, Jakarta: Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan keputusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD berpotensi melahirkan korupsi lebih besar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. RUU Pilkada telanjur disahkan DPR.
“Pemilihan untuk bupati maupun gubernur oleh DPRD jadi peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar,” kata Akbar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).
Untuk mencegah itu, Tim Transisi berupaya melibatkan KPK dalam pembentukan pemerintahan pada kabinet kelak. Usaha ini dilakukan supaya pemerintahan ke depan tidak mewarisi kesalahan pemerintahan sebelumnya.
“Ini adalah tahap awal dari kami untuk berkomunikasi dengan KPK. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke presiden dan wakil presiden terpilih,” terang Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
