medcom.id, Jakarta: Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah akan beralih dari sistem tender ke penggunaan e-catalogue.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, mengatakan sebagai mediator, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta untuk menekan program afirmatif supaya industri kecil dan menengah tetap hidup.
"Presiden menginginkan proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, ringkas dan bersih melalui e-catalogue. Kepala LKPP diberikan instruksi supaya usaha kecil dan menengah bisa tumbuh melalui program PBJ (Program Barang Jasa) dan mengandalkan produk dalam negeri," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Kepala LKPP Agus Raharjo mengaku diberi tenggat satu bulan oleh presiden untuk mempersiapkan sistem e-catalogue agar pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintahan tidak lagi bermasalah.
"Instruksi presiden diberi waktu satu bulan, tapi arahnya sangat jelas. Akan diprioritaskan pada e-catalogue kemudian pada sistem yang transparan, cepat dan sederhana tapi tidak melupakan akuntabilitas," katanya.
Agus mencontohkan, penggunaan sistem e-catalogue dalam pengadaan buku kurikulum dapat menghemat anggaran hingga 40-60 persen.
"Tadi saya cerita di awal. Untuk buku pelajaran yang biasa dibeli Rp40 ribu. Di e-catalogue hanya Rp9 ribu. Jadi simpel dan murah," pungkas Agus
medcom.id, Jakarta: Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah akan beralih dari sistem tender ke penggunaan
e-catalogue.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, mengatakan sebagai mediator, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta untuk menekan program afirmatif supaya industri kecil dan menengah tetap hidup.
"Presiden menginginkan proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, ringkas dan bersih melalui
e-catalogue. Kepala LKPP diberikan instruksi supaya usaha kecil dan menengah bisa tumbuh melalui program PBJ (Program Barang Jasa) dan mengandalkan produk dalam negeri," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Kepala LKPP Agus Raharjo mengaku diberi tenggat satu bulan oleh presiden untuk mempersiapkan sistem
e-catalogue agar pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintahan tidak lagi bermasalah.
"Instruksi presiden diberi waktu satu bulan, tapi arahnya sangat jelas. Akan diprioritaskan pada
e-catalogue kemudian pada sistem yang transparan, cepat dan sederhana tapi tidak melupakan akuntabilitas," katanya.
Agus mencontohkan, penggunaan sistem e-catalogue dalam pengadaan buku kurikulum dapat menghemat anggaran hingga 40-60 persen.
"Tadi saya cerita di awal. Untuk buku pelajaran yang biasa dibeli Rp40 ribu. Di
e-catalogue hanya Rp9 ribu. Jadi simpel dan murah," pungkas Agus
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
