medcom.id, Jakarta: Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda (Purn) Soleman B Ponto menilai pemerintahan Joko Widodo masih kebingungan soal konsep kemaritiman. Isu poros maritim yang menjadi andalan Jokowi saat kampanye lalu dinilai tak sesuai dengan realisasi di lapangan saat ini.
"Pemerintah sedang kebingungan melihat laut yang besar, bingung ke mana berlayar, tersesat. Perlu diberi tahu agar tak tersesat," kata Soleman dalam diskusi publik bertajuk "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut" di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman, tambah Soleman, adalah salah satu bentuk kebingungan pemerintah. Dari sini pula, kebingungan atas penggunaan kata maritim terlihat jelas.
"Sangat jelas kalau bicara maritim. Kalau bicara maritim, kita tak akan bicara soal laut," kata Soleman yang kini menjadi pakar kemaritiman.
Setidaknya ada empat kementerian di bawah Kemenko Kemaritiman, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM. Sama sekali tak ada kementerian yang terkait dengan kemaritiman.
"Dalam Kemenko Kemaritiman, hanya Dirjen Perhubungan Laut yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki hubungan dengan kemaritiman. Tiga lainnya berkaitan dengan pembangunan kelautan," terangnya.
Soleman menyimpulkan, Kemenko Kemaritiman justru kebanyakan mengurusi laut, bukan kemaritiman. Unsur kemaritiman yang diurusi hanya 1/16 dari total pekerjaan berunsur kemaritiman.
"Dengan komposisi semacam ini, sebenarnya kementerian ini lebih banyak mengurus pembangunan kelautan dari pada pembangunan kemaritiman," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda (Purn) Soleman B Ponto menilai pemerintahan Joko Widodo masih kebingungan soal konsep kemaritiman. Isu poros maritim yang menjadi andalan Jokowi saat kampanye lalu dinilai tak sesuai dengan realisasi di lapangan saat ini.
"Pemerintah sedang kebingungan melihat laut yang besar, bingung ke mana berlayar, tersesat. Perlu diberi tahu agar tak tersesat," kata Soleman dalam diskusi publik bertajuk "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut" di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman, tambah Soleman, adalah salah satu bentuk kebingungan pemerintah. Dari sini pula, kebingungan atas penggunaan kata maritim terlihat jelas.
"Sangat jelas kalau bicara maritim. Kalau bicara maritim, kita tak akan bicara soal laut," kata Soleman yang kini menjadi pakar kemaritiman.
Setidaknya ada empat kementerian di bawah Kemenko Kemaritiman, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM. Sama sekali tak ada kementerian yang terkait dengan kemaritiman.
"Dalam Kemenko Kemaritiman, hanya Dirjen Perhubungan Laut yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki hubungan dengan kemaritiman. Tiga lainnya berkaitan dengan pembangunan kelautan," terangnya.
Soleman menyimpulkan, Kemenko Kemaritiman justru kebanyakan mengurusi laut, bukan kemaritiman. Unsur kemaritiman yang diurusi hanya 1/16 dari total pekerjaan berunsur kemaritiman.
"Dengan komposisi semacam ini, sebenarnya kementerian ini lebih banyak mengurus pembangunan kelautan dari pada pembangunan kemaritiman," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
