Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Risky Andrianto/Antara
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Risky Andrianto/Antara

Membangun Kabupaten Jadi Solusi Penyebaran Urbanisasi

M Sholahadhin Azhar • 29 Juni 2017 04:06
medcom.id, Jakarta: Urbanisasi yang kerap terpusat di kota-kota besar di Indonesia bisa diarahkan ke daerah tujuan lain, salah satunya dengan membangun kabupaten. Fasilitas dan infrastruktur memadai di kota menjadi daya tarik tersendiri bagi perantau, pemerataan pembangunan hingga ke Kabupaten bisa jadi solusi.
 
"Berarti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi harus dipusatkan di kabupaten atau desa-desa. Strategi pembangunannya yang harus diubah, dari yang memusat di kota besar jadi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang sifatnya menyebar," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh di PrimeTalk Metro TV, Rabu 28 Juni 2017.
 
Perpindahan ini, menurutnya, sama dengan teori lampu pada serangga jenis laron. Jika lampu hanya ada satu, serangga tersebut pasti berkerumun di satu lampu. Tapi, jika penerangan lebih dari satu, maka populasi akan menyebar.

Ia memberi contoh di DKI Jakarta, bagaimana kapasitas maksimal kota istimewa ini mampu menampung delapan juta penduduk. Namun, kenyataannya pada siang hari ada sekira 12 juta orang di kota tersebut.
 
Artinya, pembangunan harus menyasar kota-kota yang berdekatan dengan Jakarta, yakni Karawang, Bogor, Cianjur, Tangerang dan lainnya. "Jangan membiarkan semuanya bertumpu di Jakarta," sebut Zudan.
 
Sementara ini, arah kebijakan membangun dari pinggiran yang dicetuskan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mewakili strategi pembangunan yang baik. Sebab, ada upaya menarik pemilik modal ikut berinvestasi di sana. Sehingga, tenaga kerja dari putra-putri daerah akan terserap dengan mudah. Begitu pula dengan mengarahkan sekolah membangun di Kabupaten.
 
Tantangan utama yakni menyeragamkan Pemerintah Daerah (Pemda) supaya satu visi dan misi dengan Pemerintah Pusat. Sebab, kenyataannya masih banyak investor mengeluh persoalan izin investasi dan seputarnya, yang berbelit. Tak jarang menyeret kepala daerah ke kasus dugaan korupsi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan