Menilik Program Pembangunan Permukiman yang Lebih Rasional di Jakarta

medcom.id, Jakarta: Masing-masing pasangan calon gubernur DKI Jakarta memiliki konsep pembangunan permukiman yang berbeda di Ibu Kota. Konsep yang muncul menimbulkan perdebatan soal mana yang lebih rasional untuk diterapkan di Jakarta. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat konsisten membangun hunian vertikal. Sementara pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno menawarkan program DP 0 persen agar warga Jakarta memiliki hunian sendiri. Anies-Sandi optimistis kepemilikan rumah tapak masih bisa direalisasikan. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai, di Jakarta tidak mungkin lagi membangun hunian rumah tapak. Soal pembangunan rumah vertikal sudah dianjurkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR). "Itu (pembangunan hunian vertikal) sudah di Perda-kan. Kalau kita ikuti pengembangan kota RTRW dan RDTR maka yang direkomendasikan justru mulai mengurangi rumah tapak agar warga diajak tinggal di hunian vertikal," kata Nirwono di Prime Time News Pagi Metro TV, Kamis 13 April 2017. Nirwono bilang, sudah tak mungkin membangun hunian tapak di Jakarta, apalagi di pusat kota Jakarta, misal saja di wilayah Senayan dan Kuningan. Harga tanah di pusat kota Jakarta terlampau mahal. "Secara ekonomi pun lahan yang ada sepetak pun untuk hunian tapak tidak mungkin. Nirwono menilai, dalam debat pamungkas semalam, pasangan Ahok-Djarot sudah cukup jelas tetap akan melakukan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa). Sementara, Anies-Sandi dianggap belum cukup jelas menerangkan program DP nol persen. "Harusnya diperjelas kalau dari konsep dalam kota tidak ada pilihan kecuali hunian vertikal, silakan dalam bentuk rusunami atau rusunawa, yang penting dalam bentuk hunian vertikal," ulas Nirwono. Kalau pun program DP nol persen Anies-Sandi bisa untuk hunian vertikal, Nirwono menyampaikan, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Pertama, mafia rusun jadi masalah utama yang harus diberantas. "Banyak sekali kasus rusun yang sudah rusunami jadi praktek jual beli, tidak tepat sasaran jadinya," ujar dia. Kedua, masalah manajemen rusun membuka masuknya mafia rusun. Kalau rusun dijadikan ajang komersial, khawatirnya kepemilikan rusun tak tepat sasaran. "Ketiga, konsep kepemilikan lahan sekarang ini kan sertifikat yang dimiliki sertifikat rumah tapak. Tidak ada cerita sertifikat di tingkat hunian atas, karena kita belum memiliki namanya penggunaan aturan ruang atas Jakarta," jelas Nirwono.