Big Data Belum Bisa Jadi Rujukan Melihat Persepsi Publik

Jakarta: Big data yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait penundaan Pemilu 2024 dinilai tak asal-asalan. Namun, big data disebut belum bisa menjadi rujukan gambaran persepsi publik. "Kemampuan untuk memprediksi kecenderungan pemilih, terutama pemilu itu masih terbatas," kata Ketua Departemen Hubungan Internal Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Arya Fernandes dalam diskusi Total Politik di Kemanggisan, Jakarta, Minggu, 13 Maret 2022. Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies itu menyampaikan ada sejumlah alasan big data belum bisa digunakan sebagai rujukan. Salah satunya, referensi yang digunakan belum diketahui. Selain itu, big data terkait kepemiluan baru berkembang pada awal 2018. Berbeda jika dibandingkan dengan hasil survei melalui jajak pendapat. Baca: Jimly: Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu Banyak lembaga survei yang berkomepeten telah melihat persepsi publik terkait kepemiluan. Dia memahami ada sejumlah aspek hasil jajak pendapat antarlembaga tidak sama. Namun, hal itu tidak berlaku terkait isu penundaan pemilu. "Untuk elektabilitas agak beda-beda. Tapi kalau untuk satu isu ini (penundaan Pemilu 2024) menunjukkan bahwa orang menolak," ujar dia. Sebelumya, Luhut menyampaikan big data yang merekam aspirasi publik terkait penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Luhut di channel YouTube Deddy Corbuzier. Eks Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu menerangkan big data tersebut menangkap aspirasi 110 juta data yang berkaitan dengan isu penundaan Pemilu 2024. Data tersebut berasal dari percakapan atau unggahan di media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya.