Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan lintas kementerian berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kolaborasi penting agar tidak ada program yang tumpang tindih.
"Kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Jadi konvergensi daripada pembiayaan itu juga bisa berjalan dengan baik," kata Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Selasa, 14 Juni 2022.
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu mencontohkan kolaborasi yang dilakukan antara Kementerian Kordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kemenko bidang Perekonomian. Kedua kementerian itu tengan melakukan penyempurnaan data.
"Supaya mereka yang tergolong miskin ekstrem itu namanya maupun alamatnya, by name by address, diketahui secara detail, terus disempurnakan," jelas Wapres.
Baca: Wapres Targetkan Kontribusi Sektor Halal terhadap PDB Capai 30%
Wapres menuturkan pemerintah telah berupaya menghapus kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada 2021. Tahun ini, pemerintah menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.
"Karena itu, kita mempercepat bagaimana sisa-sisa setelah 2021 kita coba dengan 35 kabupaten, sekarang ini dengan 200 kabupaten lebih, dan sisanya (pada) 2023-2024," tutur Wapres.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut sebagai upaya mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan lintas kementerian berkolaborasi mengentaskan
kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kolaborasi penting agar tidak ada program yang tumpang tindih.
"Kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Jadi konvergensi daripada pembiayaan itu juga bisa berjalan dengan baik," kata Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Selasa, 14 Juni 2022.
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu mencontohkan kolaborasi yang dilakukan antara Kementerian Kordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kemenko bidang Perekonomian. Kedua kementerian itu tengan melakukan penyempurnaan data.
"Supaya mereka yang tergolong miskin ekstrem itu namanya maupun alamatnya,
by name by address, diketahui secara detail, terus disempurnakan," jelas Wapres.
Baca:
Wapres Targetkan Kontribusi Sektor Halal terhadap PDB Capai 30%
Wapres menuturkan pemerintah telah berupaya menghapus
kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada 2021. Tahun ini, pemerintah menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.
"Karena itu, kita mempercepat bagaimana sisa-sisa setelah 2021 kita coba dengan 35 kabupaten, sekarang ini dengan 200 kabupaten lebih, dan sisanya (pada) 2023-2024," tutur Wapres.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut sebagai upaya mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)