Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, pemerintah menggelontorkan Rp86 triliun untuk menjalankan berbagai kebijakan di sektor pangan.
Angka itu terus menanjak di tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, jumlah yang diberikan mencapai Rp92,3 triliun.
"Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa?" tanya Jokowi di depan para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Jika tidak ada hasil signifikan yang bisa diperoleh, dia mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya, yaitu pengadaan beras secara langsung baik dari dalam maupun luar negeri.
"Kalau hasilnya tidak jelas, Rp92,3 triliun tadi kita pakai saja, kita belikan beras untuk stok saja," tutur dia.
Baca: Sindir Bulog, Presiden: Ngambil Banyak dari Petani, Tapi Tak Bisa Jual
Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Negara, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun terbagi-bagi ke berbagai kementerian atau lembaga.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperoleh porsi Rp15,5 triliun, Kementerian Pertanian mendapat jatah Rp14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengantongi Rp6,1 triliun, dan sejumlah kemenerian atau lembaga lain menerima Rp0,6 triliun.
Selanjutnya, anggaran khusus untuk subsidi pupuk Rp25,3 triliun, pengadaan cadangan beras Rp3 triliun, program stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun, cadangan subsidi pupuk, Rp2,9 triliun dan sisanya sebesar Rp21,9 triliun ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program
ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, pemerintah menggelontorkan Rp86 triliun untuk menjalankan berbagai kebijakan di sektor pangan.
Angka itu terus menanjak di tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, jumlah yang diberikan mencapai Rp92,3 triliun.
"Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa?" tanya Jokowi di depan para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Jika tidak ada hasil signifikan yang bisa diperoleh, dia mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya, yaitu pengadaan beras secara langsung baik dari dalam maupun luar negeri.
"Kalau hasilnya tidak jelas, Rp92,3 triliun tadi kita pakai saja, kita belikan beras untuk stok saja," tutur dia.
Baca:
Sindir Bulog, Presiden: Ngambil Banyak dari Petani, Tapi Tak Bisa Jual
Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Negara, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun terbagi-bagi ke berbagai
kementerian atau lembaga.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperoleh porsi Rp15,5 triliun, Kementerian Pertanian mendapat jatah Rp14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengantongi Rp6,1 triliun, dan sejumlah kemenerian atau lembaga lain menerima Rp0,6 triliun.
Selanjutnya, anggaran khusus untuk subsidi pupuk Rp25,3 triliun, pengadaan cadangan beras Rp3 triliun, program stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun, cadangan subsidi pupuk, Rp2,9 triliun dan sisanya sebesar Rp21,9 triliun ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
