Wapres Ma'ruf Instruksikan Pengembangan Industri Produk Halal Dipercepat

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan kinerja industri produk halal dipercepat. Percepatan penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal pada 2024. Ma'ruf mengatakan salah satu cara merealisasikan percepatan, yakni merampungkan rancangan kerja industri halal. Sehingga, setiap kementerian dan instansi daerah dapat merencanakan lebih teknis.   "Masterplan industri halal Indonesia agar segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perlunya pengarusutamaan industri halal dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemda," ujar Ma'ruf saat membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Senin, 30 Mei 2022. Ketua harian KNEKS itu juga menilai kawasan industri halal (KIH) yang telah dibangun di beberapa daerah perlu dioptimalkan. Dia ingin pemerintah daerah (pemda) memasukkan pengusaha ke dalam KIH. "Apa hal-hal yang tadi menjadi krusial, kita rumuskan," kata dia. Ma'ruf juga menginstruksikan untuk lebih memperluas fasilitas usaha di bidang kuliner yang berlandaskan nilai syariah. Salah satunya melalui zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS). "Agar diperbanyak titik-titik zona KHAS dan saya kira harus didorong," ucap dia. Baca: Pemerintah Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sementara itu, Sekretaris KNEKS Sri Mulyani menjelaskan terdapat delapan program kerja dari 13 program prioritas yang sudah terealisasi dan diharapkan memberi efek yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Capaian kinerja yang telah berjalan di antaranya adalah klaster pengembangan industri produk halal "Ekspor dan impor telah berjalan dengan baik. Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi. Ke depan hal yang sama juga akan dilakukan pada data impor nasional," kata Menteri Keuangan itu. Selain itu, telah dilaksanakan pengembangan pembiayaan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui urun dana berbasis teknologi. "Diharapkan ekosistemnya akan terus membesar, sehat, dan berkesinambungan," kata Sri.