"Artinya baru 11 persen. Padahal target kita di 2024 itu sudah harus 100 persen," ujar Ma'ruf di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2022.
Ma'ruf menerangkan MPP hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. MPP juga hadir untuk menutup celah pungutan liar (pungli).
"Sehingga dengan adanya MPP pelayanan publik bisa dilakukan dengan baik," kata dia.
Baca: Butuh Komitmen Kepala Daerah Mewujudkan Target 100% Mal Pelayanan Publik |
Wapres menegaskan percepatan pembangunan MPP butuh kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Perlu dirumuskan peran pemerintah pusat mempercepat pembangunan.
“Secara khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya minta melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP Digital,” pinta Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id