Pemerintah Disarankan Perluas Fungsi BIN

medcom.id, Jakarta: Pemerintah diusulkan memperluas fungsi pengawasan luar negeri Badan Intelijen Negara (BIN). Caranya dengan memberi kewenangan pada TNI sebagai BIN luar negeri.   Mantan Kepala BIN Abdullah Makhmud Hendropriyono mengatakan, intelijen milik kepolisian dapat bergerak di dalam negeri. Sedangkan intelijen TNI fokus kepada pertahanan keamanan dan kedaulatan republik, luar dan dalam negeri dalam konteks pertahanan keamanan.   "Sedangkan nasional, ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) itu lebih kepada BIN Kepolisian," kata Hendro usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Baca: Kinerja Intelijen Pertahanan Dicemaskan Tumpang Tindih dengan BIN Hendro memberi contoh pengumuman Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tentang pemindahan basis operasi di Filipina Selatan. Posisi ini sangat dekat dengan Indonesia.   Posisi yang cenderung dekat ini cukup berbahaya. Apalagi, isu SARA semakin berkembang di Indonesia. Posisi Indonesia terhadap serangan ISIS sangat terbuka dan rentan. Baca: Budi Gunawan Ingin BIN Solid "Kalau BIN ditugaskan untuk isu luar negeri, maka BIN bisa menggerakkan semua jejaring luar negeri, dengan intelijen internasional, mencegah, jangan sampai basis operasi pindahnya ISIS ke Filipina Selatan itu terlaksana," ujarnya.   Operasi strategis itu perlu dilakukan oleh BIN. Jika tidak, jelas Hendro, akan sangat sulit menghadapi musuh yang ternyata telah masuk ke dalam negeri.   "Saya sampaikan begitu, saya usul kalau bisa BIN diubah fungsinya adalah melaksanakan operasi intelijen yang berada di domain internasional," kata Hendro.