medcom.id, Jakarta: Penilaian rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi terus menuai kontroversi.
Politikus PKB Maman Imanul Haq mengatakan, gagalnya reformasi birokrasi di beberapa kementerian seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri PAN-RB. Apalagi, lanjut Maman, problem pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah reformasi birokrasi.
"Nawacita sangat minim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional di beberapa kementerian. Maka yang paling bertanggung jawab adalah Menteri PAN-RB," tegas Maman kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (5/1/2015).
Bagi dia, penilaian rapor akuntabilitas kinerja menteri yang dirilis Yuddy adalah bentuk apologetik semata. Bahkan, anggota DPR RI menilai bila Menteri Yuddy tak memiliki prestasi apapun.
"Sebuah penilaian yang tidak objektif dan bentuk apologetik dari seorang menteri yang tidak punya prestasi dan gagal memimpin institusinya sendiri," tegas.
Pria asal Sumedang, Jawa Barat, itu menyarankan KemenPAN-RB melakukan terobosan yang sistematis dan strategis dalam membenahi birokrasi di Indonesia. "Bukan jadi lembaga survei dan cari sensasi," kata anggota DPR itu.
Dia meyakini, langkah Menteri Yuddy menilai sesama menteri/kepala lembaga hanya untuk mencari aman dan mencari muka kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan dia merekomendasikan Menteri Yuddy segera dicopot dari Kementerian PAN-RB. "Yuddy cari muka tapi bikin gaduh. Kami rekomendasikan Yuddy diganti," tegasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (tengah) mencium tangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) disaksikan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kiri) sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3).--Foto: Antara/Andika Wahyu
Sebelumnya, Yuddy mengatakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata untuk mendorong perbaikan kinerja.
"Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami ialah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," jelas Yuddy di Jakarta, kemarin.
Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan. Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. "Bisa dibuktikan secara ilmiah," tantangnya.
medcom.id, Jakarta: Penilaian rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi terus menuai kontroversi.
Politikus PKB Maman Imanul Haq mengatakan, gagalnya reformasi birokrasi di beberapa kementerian seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri PAN-RB. Apalagi, lanjut Maman, problem pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah reformasi birokrasi.
"Nawacita sangat minim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional di beberapa kementerian. Maka yang paling bertanggung jawab adalah Menteri PAN-RB," tegas Maman kepada
Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (5/1/2015).
Bagi dia, penilaian rapor akuntabilitas kinerja menteri yang dirilis Yuddy adalah bentuk apologetik semata. Bahkan, anggota DPR RI menilai bila Menteri Yuddy tak memiliki prestasi apapun.
"Sebuah penilaian yang tidak objektif dan bentuk apologetik dari seorang menteri yang tidak punya prestasi dan gagal memimpin institusinya sendiri," tegas.
Pria asal Sumedang, Jawa Barat, itu menyarankan KemenPAN-RB melakukan terobosan yang sistematis dan strategis dalam membenahi birokrasi di Indonesia. "Bukan jadi lembaga survei dan cari sensasi," kata anggota DPR itu.
Dia meyakini, langkah Menteri Yuddy menilai sesama menteri/kepala lembaga hanya untuk mencari aman dan mencari muka kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan dia merekomendasikan Menteri Yuddy segera dicopot dari Kementerian PAN-RB. "Yuddy cari muka tapi bikin gaduh. Kami rekomendasikan Yuddy diganti," tegasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (tengah) mencium tangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) disaksikan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kiri) sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3).--Foto: Antara/Andika Wahyu
Sebelumnya, Yuddy mengatakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata untuk mendorong perbaikan kinerja.
"Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami ialah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," jelas Yuddy di Jakarta, kemarin.
Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan. Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. "Bisa dibuktikan secara ilmiah," tantangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
