Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) tak perlu dibentuk. Hal itu disampaikannya saat menanggapi adanya wacana pembentukan pansus angket terkait terbitnya Perpres TKA.
"Tidak perlu pansus lah. Ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenernya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 April 2018.
Ia menyampaikan, secara substansi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak berbeda dengan Perpres sebelumnya. "Hanya yang dilakukan revisi adalah persoalan administrasinya. Yang sebelumnya dari yang tadinya tidak ada batasan waktu, sekarang ada batasan waktu," terangnya.
Baca: Soal Perpres TKA, Menaker: Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Lebih lanjut, ia menekankan, tetap ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Perpres TKA dikeluarkan dalam rangka menyederhanakan proses birokrasi bagi para pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia, bukan malah memudahkan mereka untuk masuk ke Indonesia.
"Jadi ini penyederhanaan proses, bukan kemudahan tenaga kerja asing masuk. Jadi, itu adalah debirokratisasi. Itu memperpendek pengurusan, bukan mempermudah. Itu dua hal yang berbeda," tuturnya.
Baca: Ketua DPR: Perketat Seleksi Pekerja Tiongkok
Pratikno menekankan Indonesia tetap memasang standardisasi bagi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. "Syaratnya kan tidak diturunkan, tetapi prosesnya disederhanakan. Begitu. Itu sebetulnya perizinan prosesnya begitu, bukan semua bisa dapat izin," jelasnya. (Media Indonesia)
Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) tak perlu dibentuk. Hal itu disampaikannya saat menanggapi adanya wacana pembentukan pansus angket terkait terbitnya Perpres TKA.
"Tidak perlu pansus lah. Ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenernya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 April 2018.
Ia menyampaikan, secara substansi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak berbeda dengan Perpres sebelumnya. "Hanya yang dilakukan revisi adalah persoalan administrasinya. Yang sebelumnya dari yang tadinya tidak ada batasan waktu, sekarang ada batasan waktu," terangnya.
Baca: Soal Perpres TKA, Menaker: Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Lebih lanjut, ia menekankan, tetap ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Perpres TKA dikeluarkan dalam rangka menyederhanakan proses birokrasi bagi para pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia, bukan malah memudahkan mereka untuk masuk ke Indonesia.
"Jadi ini penyederhanaan proses, bukan kemudahan tenaga kerja asing masuk. Jadi, itu adalah debirokratisasi. Itu memperpendek pengurusan, bukan mempermudah. Itu dua hal yang berbeda," tuturnya.
Baca: Ketua DPR: Perketat Seleksi Pekerja Tiongkok
Pratikno menekankan Indonesia tetap memasang standardisasi bagi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. "Syaratnya kan tidak diturunkan, tetapi prosesnya disederhanakan. Begitu. Itu sebetulnya perizinan prosesnya begitu, bukan semua bisa dapat izin," jelasnya. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DMR)
