Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai (tengah). Foto: Antara/Dhimas Reviyanto
Jakarta: Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan, instansi terkait harus bergabung untuk melawan radikalisme. Aksi terorisme yang merupakan kejahatan serius perlu juga ditangani secara serius. 

"Ibu kandung terorisme kan paham radikal itu, jadi melawan radikalisme harus gabungan semua instansi pemerintah. Di situ ada Polisi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial dan lainnya," kata Ansyaad Mbai di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.

Ia melanjutkan, berbagai instansi pemerintahan ini masing-masing mempunyai peran yang harus digabungkan dan disinergikan secara nyata di lapangan. Dalam pencegahan dan deradikalisasi, kata Ansyaad, kegentingan operasi gabungan bisa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 


Ia menilai TNI memiliki infrastruktur terkait dalam bidang pencegahan deradikalisasi tersebut. "TNI punya infrastruktur ya, dia punya pembinaan mental (bimtal) sampai tingkat Komando Daerah (Kodam), aparat teritorial kemudian Komando Rayon Militer (Koramil) dan seterusnya," ungkap Ansyaad.  

Pada level deradikalisasi, pencegahan paling efektif adalah dengan melibatkan peranan teritorial, khususnya TNI AD. Sebab, ia mengatakan TNI bisa langsung menangkap orasi-orasi yang mengarah ke radikalisme. 

Baca: Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen

"Di level ini (deradikalisasi) pencegahan paling efektif dulu terus terang orang mengatakan zaman Pak Soeharto teroris tidak berkutik. Nah, salah satu peran penting adalah peranan teritorial itu khususnya TNI AD, karena orang baru orasi-orasi radikal langsung bisa ditangkap. Kalau sekarang pencegahan efektif itu masih dilakukan, terus terang saya sangat setuju," tuturnya.

Ansyaad menilai deradikalisasi saat ini belum berjalan efektif, sebab belum menjangkau pada tataran intelektual. Semestinya, kata dia, BNPT lah yang mengkoordinasikan atau yang memotori operasi gabungan deradikalisasi tersebut.

"BNPT punya payung hukum untuk melakukan itu (mengkoordinasikan gabungan pemberantasan deradikalisasi). Itu sesuai dengan isi peraturan terkait BNPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010," ujar Ansyaad.  

"Nah, salah satu tugas dari BNPT itu, bisa mengkoordinasikan bahkan membentuk satuan tugas (satgas) BNPT, satgas ulama, satgas ormas-ormas bila perlu satgas media. Itu bisa dilakukan BNPT, karna mempunyai payung hukumnya," tambahnya. 



(DMR)