Ketua DPR Bela Proyek Infrastruktur Pemerintah
Ilustrasi tol laut. Foto: Antara/Didik Suhartono
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berhasil memunculkan politik pembangunan nasional. Proyek infrastruktur yang masif belakangan ini dinilai berhasil dan berorientasi Indonesiasentris.

"Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah," kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Mei 2018.

Ia mencontohkan tol laut, jalan lintas papua, dan jalan lintas daerah lainnya, termasuk pembangunan pelabuhan dan bandara. "Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," terang dia.


Bamsoet menuturkan berbagai program unggulan untuk masyarakat perdesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa program itu di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis. Belum lagi Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan program padat karya tunai.

"Tak heran jika tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi trennya terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah Tanah Air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa," katanya.

Baca: Ketua DPR Sebut Jokowi Berhasil Jaga Stabilitas Politik

Khusus di bidang hukum, kata dia, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi.

Data Transparansi International (2018) menunjukan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara. Presiden Jokowi, kata Bamsoet, telah bersikap tegas untuk tak masuk dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

“Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah. Harus pula dilakukan oleh lembaga independen seperti KPK dan pengadilan. Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

Bamsoet menuturkan selama pemerintahan Jokowi-JK stabilitas politik relatif terjaga dengan baik. Terutama, setelah Partai Golkar dan PAN bergabung dalam pemerintahan. Dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen. Ini membuat agenda pembangunan berjalan baik.

“Hal ini berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendapat dukungan dari DPR. Namun, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tetap diperlukan dalam rangka tegaknya check and balance,” katanya.





(UWA)