medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Yunarto Wijaya berharap Presiden Joko Widodo tidak memilih Kapolri yang memiliki potensi masalah secara hukum. Menurut dia, hal itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Jangan sampai Kapolri yang dipilih nantinya ternyata memiliki potensi bermasalah secara hukum," ujar Yunarto dalam acara Primetime News MetroTV, Minggu (15/2/2015).
Pria yang akrab disapa Toto ini menambahkan, Presiden Jokowi harus jeli dalam memutuskan nama Kapolri baru. Pasalnya, jika Presiden tetap melantik BG apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatannya, maka hal ini akan terjadi blunder (kesalahan fatal-red) secara hukum.
"Kalau presiden langsung melantik BG apabila pengadilan menerima gugatannya, maka ini bisa blunder secara hukum. Karena MA (Mahkamah Agung) bisa membatalkan (putusan pengadilan),"papar dia.
Lebih lanjut, Toto mengungkapkan, calon Kapolri bermasalah akan sulit mengkoordinasikan institusi penegak hukum lainnya. "Saat ini hubugan dengan Kejaksaan dan KPK tidak cukup baik. Nah, bagaimana Kapolri ini bisa mendukung proses koordinasi dan situasi diantara tiga lembaga," pungkas Toto.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Yunarto Wijaya berharap Presiden Joko Widodo tidak memilih Kapolri yang memiliki potensi masalah secara hukum. Menurut dia, hal itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Jangan sampai Kapolri yang dipilih nantinya ternyata memiliki potensi bermasalah secara hukum," ujar Yunarto dalam acara
Primetime News MetroTV, Minggu (15/2/2015).
Pria yang akrab disapa Toto ini menambahkan, Presiden Jokowi harus jeli dalam memutuskan nama Kapolri baru. Pasalnya, jika Presiden tetap melantik BG apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatannya, maka hal ini akan terjadi blunder (kesalahan fatal-red) secara hukum.
"Kalau presiden langsung melantik BG apabila pengadilan menerima gugatannya, maka ini bisa blunder secara hukum. Karena MA (Mahkamah Agung) bisa membatalkan (putusan pengadilan),"papar dia.
Lebih lanjut, Toto mengungkapkan, calon Kapolri bermasalah akan sulit mengkoordinasikan institusi penegak hukum lainnya. "Saat ini hubugan dengan Kejaksaan dan KPK tidak cukup baik. Nah, bagaimana Kapolri ini bisa mendukung proses koordinasi dan situasi diantara tiga lembaga," pungkas Toto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
