medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat (PD) telah merasakan langsung 'dinamika' koalisi parpol ketika mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sedang berwacana akan membentuk wadah semacam sekretariat gabungan (Setgab), sebaiknya belajar dari pengalaman PD.
Merujuk pengalamannya dalam Setgab Koalisi SBY-Boediono, apa saran PD agar 'Setgab' KIH efektif?
"Harus ada kepemimpinan yang kuat, nggak boleh labil atau flip-flop," ujar Wasekjen PD Ramadhan Pohan kepada metrotvnews.com, Rabu (14/4/2015).
Langkah pertama untuk mendapatkan kepemimpinan kuat dalam konteks Setgab KIH adalah memperkuat posisi Jokowi di internal Jokowi. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDIP merupakan kekuatan utama KIH, meski merupakan kader yang terbaik namun Jokowi bukanlah pengambil keputusan atau tokoh dominan dalam jajaran PDIP.
Situasi tidak ideal ini membuat Jokowi tidak punya kuasa mengarahkan PDIP sebagai kekuatan utama KIH agar mendukung kebijakannya secara penuh. Terbukti bahwa selama enam bulan pertama pemerintahannya, justru politisi PDIP paling aktif melontarkan kecaman bahkan membuat manuver yang merepotkan dan menekan Jokowi.
"Jika di internal partai kokoh, maka ke eksternal juga nyaman dan berwibawa. Dihormati, disegani dan diikuti. Sehingga lebih percaya diri. Tanpa itu Jokowi tetap tidak mempunyai kendali atas setgab koalisi," jelas Rampo seraya mencontohkan DPP PD dan Fraksi PD yang selalu allout pasang badan untuk pemerintahan SBY kala itu.
Penguatan posisi Jokowi di internal PDIP tidak perlu dengan memberinya posisi dalam struktur kepengurusan. Melainkan memberikan penghormatan tinggi kepada kader terbaiknya yang diberi amanah oleh lebih dari 70 juta WNI untuk menjadi Presiden RI tersebut dalam setiap kegiatan partai.
Pernyataan Jokowi -meski disampaikan dalam lingkup kabinet- harus diperhatikan dan dijadikan acuan. "Tapi dengan posisi Presiden yang dimarjinalkan dengan istilah petugas partai, Jokowi akan seperti menegakkan benang basah (terhadap KIH -red)," paparnya.
Wacana pembentukan Setgab KIH dilontarkan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Tujuannya adalah untdank membentuk model komunikasi yang efektif antara fraksi parpol koalisi di DPR dengan pemerintah.
"Mungkin model seperti Sekretariat Gabungan saat SBY dulu. Harus ada seperti itu, karena perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat (PD) telah merasakan langsung 'dinamika' koalisi parpol ketika mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sedang berwacana akan membentuk wadah semacam sekretariat gabungan (Setgab), sebaiknya belajar dari pengalaman PD.
Merujuk pengalamannya dalam Setgab Koalisi SBY-Boediono, apa saran PD agar 'Setgab' KIH efektif?
"Harus ada kepemimpinan yang kuat, nggak boleh labil atau flip-flop," ujar Wasekjen PD Ramadhan Pohan kepada metrotvnews.com, Rabu (14/4/2015).
Langkah pertama untuk mendapatkan kepemimpinan kuat dalam konteks Setgab KIH adalah memperkuat posisi Jokowi di internal Jokowi. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDIP merupakan kekuatan utama KIH, meski merupakan kader yang terbaik namun Jokowi bukanlah pengambil keputusan atau tokoh dominan dalam jajaran PDIP.
Situasi tidak ideal ini membuat Jokowi tidak punya kuasa mengarahkan PDIP sebagai kekuatan utama KIH agar mendukung kebijakannya secara penuh. Terbukti bahwa selama enam bulan pertama pemerintahannya, justru politisi PDIP paling aktif melontarkan kecaman bahkan membuat manuver yang merepotkan dan menekan Jokowi.
"Jika di internal partai kokoh, maka ke eksternal juga nyaman dan berwibawa. Dihormati, disegani dan diikuti. Sehingga lebih percaya diri. Tanpa itu Jokowi tetap tidak mempunyai kendali atas setgab koalisi," jelas Rampo seraya mencontohkan DPP PD dan Fraksi PD yang selalu allout pasang badan untuk pemerintahan SBY kala itu.
Penguatan posisi Jokowi di internal PDIP tidak perlu dengan memberinya posisi dalam struktur kepengurusan. Melainkan memberikan penghormatan tinggi kepada kader terbaiknya yang diberi amanah oleh lebih dari 70 juta WNI untuk menjadi Presiden RI tersebut dalam setiap kegiatan partai.
Pernyataan Jokowi -meski disampaikan dalam lingkup kabinet- harus diperhatikan dan dijadikan acuan. "Tapi dengan posisi Presiden yang dimarjinalkan dengan istilah petugas partai, Jokowi akan seperti menegakkan benang basah (terhadap KIH -red)," paparnya.
Wacana pembentukan Setgab KIH dilontarkan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Tujuannya adalah untdank membentuk model komunikasi yang efektif antara fraksi parpol koalisi di DPR dengan pemerintah.
"Mungkin model seperti Sekretariat Gabungan saat SBY dulu. Harus ada seperti itu, karena perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
