Jakarta: Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai akan ada nama baru untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Bukan Nadiem Makarim maupun Bambang Brodjonegoro.
"Kalau lihat nomenklatur selama ini, (cocok) ke kader Muhammadiyah,"ujar Adi saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 14 April 2021.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini kader Muhammadiyah selalu mendapat jatah di Kemendikbud karena organisasi tersebut memang fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Dari segi politik akomodatif pun, penunjukan Muhammadiyah dianggap tepat karena wewakili organisasi besar.
"Jadi, kalau mau politik akomodatif sekaligus, nama kader Muhammadiyah cukup banyak (yang bisa dicalonkan)," kata dia.
Lebih spesifik, Adi menyebut nama Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Abdul sempat menolak tawaran Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan dan Kebudayaan. Dia mengaku tidak sanggup memikul amanah tersebut.
Kini, nama Abdul kembali dijagokan. "Kenapa tak sekalian jadi menteri saja, apalagi dia seorang profesor," saran Adi.
Rapat paripurna DPR pada Jumat, 9 April 2021, memutuskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi Kemendikbud-Ristek. Sebelumnya, Kemenristek satu kesatuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nama Kemenristek/BRIN. Dengan adanya penggabungan ini, BRIN akan menjadi badan otonom.
Jakarta: Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai akan ada nama baru untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Bukan
Nadiem Makarim maupun
Bambang Brodjonegoro.
"Kalau lihat nomenklatur selama ini, (cocok) ke kader
Muhammadiyah,"ujar Adi saat dihubungi
Medcom.id, Rabu, 14 April 2021.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini kader Muhammadiyah selalu mendapat jatah di Kemendikbud karena organisasi tersebut memang fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Dari segi politik akomodatif pun, penunjukan Muhammadiyah dianggap tepat karena wewakili organisasi besar.
"Jadi, kalau mau politik akomodatif sekaligus, nama kader Muhammadiyah cukup banyak (yang bisa dicalonkan)," kata dia.
Lebih spesifik, Adi menyebut nama Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Abdul sempat menolak tawaran Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan dan Kebudayaan. Dia mengaku tidak sanggup memikul amanah tersebut.
Kini, nama Abdul kembali dijagokan. "Kenapa tak sekalian jadi menteri saja, apalagi dia seorang profesor," saran Adi.
Rapat paripurna DPR pada Jumat, 9 April 2021, memutuskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi Kemendikbud-Ristek. Sebelumnya, Kemenristek satu kesatuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nama Kemenristek/BRIN. Dengan adanya penggabungan ini, BRIN akan menjadi badan otonom.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
