Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Medcom.id/Haifa Salsabilla
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Medcom.id/Haifa Salsabilla

RUU Pemilu Bakal Atur Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional revisi uu pemilu DPR RI
Kautsar Widya Prabowo • 17 November 2020 07:43
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menggabungkan seluruh ketentuan yang mengatur pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Aturan tiga pesta demokrasi yang ada dinilai tumpang tindih.
 
"Beberapa ketentuan pasal sama sehingga terjadi redundant (berulang) atau overlapping (tumpang tindih). Ini kita dasari perubahan dalam keputusan MK, baik tentang UU {emilu dan ada enam putusan MK tentang UU Pilkada," ujar Doli dalam rapat Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senin, 16 November 2020.
 
Baca:22 Pasal Revisi UU Pemilu Masih Menjadi Perdebatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Doli menyebut RUU Pemilu ini terdiri atas 741 pasal dan enam buku. Buku pertama
membahas ketentuan umum, buku kedua tentang penyelenggara pemilu, buku ketiga tentang penyelenggaraan pemilu, buku keempat tentang pelanggaran pemilu, buku kelima tentang sanksi, dan buku keenam tentang ketentuan lain.
 
Selain itu, RUU Pemilu mengatur dua konsep tata laksana pemilu. Pemilu nasional dan pemilu daerah.
 
"Yang kita susun pemilu nasional terdiri atas pilpres, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD provisi, DPRD kabupaten kota. Pemilu daerah (berisi) pemilihan gubernur-wagub, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota," terang dia.
 
Politikus Partai Golkar itu menyatakan UU terkait pesta demokrasi akan dicabut saat RUU Pemilu disahkan. Di antaranya, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
 
"(Kemudian) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Pilkada, dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada," terang Doli.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif