Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel/MI/Panca Syurkani.
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel/MI/Panca Syurkani.

Kerja Sama Indonesia-Jepang Dinilai Bantu Peningkatan Kualitas SDM

Nasional kerjasama bilateral indonesia-jepang
Anggi Tondi Martaon • 21 Oktober 2020 22:56
Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta menjaga kerja sama dengan Jepang. Sebab, hal tersebut tidak hanya berdampak pada perekonomian.
 
"Juga berperan besar meningkat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis usai menghadiri jamuan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan alumni Jepang dari Indonesia, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Penguatan SDM dapat dilihat dari kebijakan perusahaan Jepang di Indonesia yang memberikan pelatihan kepada pekerja lokal. Hampir 50 ribu pekerja Indonesia mendapat pelatihan peningkatan kualitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, perusahaan Jepang juga berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja. Hampir 90 persen perusahaan Jepang di Indonesia melatih pekerja lokal dan merekrut 27,2 juta warga negara Indonesia (WNI).
 
Gobel juga membeberkan peningkatan kerja sama Indonesia-Jepang di bidang pendidikan lima tahun terakhir. Berdasarkan data Japan Student Services Organization (JASSO), jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Jepang mencapai 6.277 orang pada 2018.
 
"Meskipun secara rasio masih di bawah Vietnam. Vietnam yang telah mengirimkan 72.345 orang siswanya pada tahun 2018," ujar Gobel.
 
Baca: Indonesia-Jepang Diramal Semakin Mesra Setelah Kunjungan PM Suga, Ini Ciri-cirinya
 
Pemerintah diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kunjungan  Perdana Menteri Yoshihide Suga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang.
 
Gobel menyebut salah satu upaya memelihara hubungan yakni membuat regulasi yang adil bagi seluruh mitra. Dia meyakini hal ini akan meningkatkan kualitas investasi dan memperkuat struktur ekonomi nasional menyambut Visi Indonesia Emas pada 2045.
 
"Dan menghadapi berbagai tantangan di era industry 4.0, termasuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Jokowi,” kata Gobel.
 
Dia tak ingin hubungan kerja sama Indonesia dengan berbagai mitra luar negeri rusak karena hanya condong pada negara tertentu. Pemerintah tidak boleh diintervensi dalam merumuskan kerja sama dengan berbagai negara. 
 
"Jangan sampai ada negara yang bisa mendikte dan memaksakan kepentingan bisnisnya di atas kepentingan nasional kita, sehingga secara keseluruhan sangat merugikan negara,” ujar Gobel.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif