Jakarta: Sowan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rampung. Dua kontainer berisi bukti ilegalnya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, jadi senjata AHY menggagalkan kemenangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
AHY menyebut dua kontainer berisi dokumen resmi partai. Selain itu, AHY juga memberikan beberapa keterangan terkait ilegalnya KLB yang memenangkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Laporan yang kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya laporan verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang otentik," kata AHY di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 8 Maret 2021.
Baca: Kemenkumham Pelajari Keluhan AHY
AHY mengatakan dua boks besar itu merupakan bukti resmi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tidak sesuai aturan. Dokumen itu juga menegaskan tongkat kepemimpinan partai berlogo mercy itu masih dipegang olehnya.
Dia juga membawa bukti asli dokumen Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Kongres itu ditegaskan olehnya sebagai dokumen resmi nama pemimpin Demokrat.
"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan. Bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," tegas AHY.
Dia berharap Kemenkumham bijak menanggapi laporannya. Dia ingin kepemimpinan Moeldoko tidak disahkan.
"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama," tutur AHY.
Jakarta: Sowan Ketua Umum
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rampung. Dua kontainer berisi bukti ilegalnya kongres luar biasa (
KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, jadi senjata AHY menggagalkan kemenangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
AHY menyebut dua kontainer berisi dokumen resmi partai. Selain itu, AHY juga memberikan beberapa keterangan terkait ilegalnya KLB yang memenangkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Laporan yang kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya laporan verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang otentik," kata AHY di Gedung
Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 8 Maret 2021.
Baca: Kemenkumham Pelajari Keluhan AHY
AHY mengatakan dua boks besar itu merupakan bukti resmi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tidak sesuai aturan. Dokumen itu juga menegaskan tongkat kepemimpinan partai berlogo mercy itu masih dipegang olehnya.
Dia juga membawa bukti asli dokumen Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Kongres itu ditegaskan olehnya sebagai dokumen resmi nama pemimpin Demokrat.
"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan. Bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," tegas AHY.
Dia berharap Kemenkumham bijak menanggapi laporannya. Dia ingin kepemimpinan Moeldoko tidak disahkan.
"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama," tutur AHY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
