Jakarta: Anggota Komisi VI Herman Khaeron mendorong audit investigasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi atau cost overrun sebesar Rp4,1 triliun.
Herman meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek investasi BUMN dan Tiongkok itu. Sehingga, usulan penyertaan modal negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan penyertaan modal negara melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI). Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur good corporate governance," kata Herman melalui keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.
Herman mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilanjutkan walau target pembangunan mundur. Proyek tersebut diharapkan beroperasi pada 2023.
Pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Biaya proyek diperkirakan melonjak US$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Porsi yang perlu ditanggung sekitar Rp4,1 triliun lewat PMN.
Politikus Demokrat itu mengaku belum mendalami penyebab pembengkakan biaya proyek tersebut. Namun, dia menekankan proyek yang melibatkan anggaran negara harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," ucap Herman.
Baca: Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Capai 77%
Jakarta: Anggota
Komisi VI Herman Khaeron mendorong audit investigasi proyek
kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi atau
cost overrun sebesar Rp4,1 triliun.
Herman meminta Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek investasi BUMN dan Tiongkok itu. Sehingga, usulan penyertaan modal negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan penyertaan modal negara melalui PT Kereta Api Indonesia (
KAI). Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya
clear and clean memenuhi unsur
good corporate governance," kata Herman melalui keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.
Herman mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilanjutkan walau target pembangunan mundur. Proyek tersebut diharapkan beroperasi pada 2023.
Pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Biaya proyek diperkirakan melonjak US$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Porsi yang perlu ditanggung sekitar Rp4,1 triliun lewat PMN.
Politikus Demokrat itu mengaku belum mendalami penyebab pembengkakan biaya proyek tersebut. Namun, dia menekankan proyek yang melibatkan anggaran negara harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," ucap Herman.
Baca:
Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Capai 77%
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
