Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Pratikno meluruskan pernyataan juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang seolah pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik di tengah wabah virus korona. Dia menegaskan pemerintah berupaya keras mengajak masyarakat agar tidak pulang kampung untuk mencegah penyebaran korona.
"Yang benar pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," kata Pratikno kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
Meski tidak ada kebijakan pelarangan, terang dia, pemerintah meminta masyarakat tidak pulang kampung. Menurut Pratikno, imbauan tidak mudik ini selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.
Baca: Pemerintah Beri Kompensasi bagi Warga Tak Mudik
Fadjroel sebelumnya menyatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi bagi warga untuk mudik. Menurut Fadjroel, masyarakat boleh mudik tapi akan berstatus orang dalam pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sesuai protokol kesehatan WHO yang diawasi pemerintah daerah masing-masing.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran 2020. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan," ucap Fadjroel.
Selain itu, kata Fadjroel, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona. "Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.
Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Pratikno meluruskan pernyataan juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang seolah pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik di tengah wabah virus korona. Dia menegaskan pemerintah berupaya keras mengajak masyarakat agar tidak pulang kampung untuk mencegah penyebaran korona.
"Yang benar pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," kata Pratikno kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
Meski tidak ada kebijakan pelarangan, terang dia, pemerintah meminta masyarakat tidak pulang kampung. Menurut Pratikno, imbauan tidak mudik ini selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.
Baca:
Pemerintah Beri Kompensasi bagi Warga Tak Mudik
Fadjroel sebelumnya menyatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi bagi warga untuk mudik. Menurut Fadjroel, masyarakat boleh mudik tapi akan berstatus orang dalam pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sesuai protokol kesehatan WHO yang diawasi pemerintah daerah masing-masing.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran 2020. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan," ucap Fadjroel.
Selain itu, kata Fadjroel, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona. "Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
