Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansus Angket KPK tak mempermasalahkan bila hasil rekomendasinya tak dijalankan KPK. Namun, Pansus menganggap tindakan tersebut tak menghormati fakta temuan DPR.
"No problem. Silakan publik yang menilai, kita kan sudah menyampaikan beberapa temuan yang harus dibenahi KPK dan itu fakta," kata Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan temuan pansus perlu dibenahi KPK sebagai modal penguatan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Fakta temuan pun merupakan kewajiban dan tanggung jawab agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara efektif dan optimal.
"Kita semua ingin KPK bekerja lebih baik, lebih hebat, mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi dan kita tidak jalan di tempat," tuturnya.
Baca: KPK Anggap Pansus Hak Angket tak Pernah Ada
Ia membeberkan, temuan tersebut berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan KPK. Selain itu, KPK diminta memperbaiki manajemen pengelolaan barang rampasan dan sitaan.
"Kemudian juga di internal KPK yang harus dibenahi, juga dari aspek SDM supaya memenuhi ketentuan UU ASN," ungkapnya.
Meski Pansus Hak Angket KPK sepakat diakhiri, sikap fraksi PDI Perjuangan bakal konsisten dalam memperkuat kinerja lembaga KPK. Masinton menambahkan KPK dinilai perlu berpegang pada asas kepatuhan hukum khususnya hukum acara, pidana, dan perundang-undangan terkait agar sesuai prosedur.
"Sikap PDIP mendukung peningkatan anggaran terhadap KPK khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan juga nantinya mampu membangun sistem antikorupsi," imbuhnya.
Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansus Angket KPK tak mempermasalahkan bila hasil rekomendasinya tak dijalankan KPK. Namun, Pansus menganggap tindakan tersebut tak menghormati fakta temuan DPR.
"
No problem. Silakan publik yang menilai, kita kan sudah menyampaikan beberapa temuan yang harus dibenahi KPK dan itu fakta," kata Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan temuan pansus perlu dibenahi KPK sebagai modal penguatan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Fakta temuan pun merupakan kewajiban dan tanggung jawab agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara efektif dan optimal.
"Kita semua ingin KPK bekerja lebih baik, lebih hebat, mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi dan kita tidak jalan di tempat," tuturnya.
Baca: KPK Anggap Pansus Hak Angket tak Pernah Ada
Ia membeberkan, temuan tersebut berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan KPK. Selain itu, KPK diminta memperbaiki manajemen pengelolaan barang rampasan dan sitaan.
"Kemudian juga di internal KPK yang harus dibenahi, juga dari aspek SDM supaya memenuhi ketentuan UU ASN," ungkapnya.
Meski Pansus Hak Angket KPK sepakat diakhiri, sikap fraksi PDI Perjuangan bakal konsisten dalam memperkuat kinerja lembaga KPK. Masinton menambahkan KPK dinilai perlu berpegang pada asas kepatuhan hukum khususnya hukum acara, pidana, dan perundang-undangan terkait agar sesuai prosedur.
"Sikap PDIP mendukung peningkatan anggaran terhadap KPK khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan juga nantinya mampu membangun sistem antikorupsi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
