medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan fraksi partainya agar menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya.
Padahal, SBY sempat mengatakan KMP sudah menyetujui bahkan menandatangani persetujuan terhadap Perppu Pilkada.
Namun, menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, penandatanganan itu hanya mengikat secara moral. Demokrat juga belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil terkait dengan keputusan Golkar itu.
"Ya kita lihat saja nanti bagaimana. Apakah dia tetap menolak perppu atau bagaimana. Tapi harapan kami secara moral harus, etika moral politiknya harus dijalankan. Tetapi hak setiap partai (menolak atau mendukung)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Syarief enggan berkomentar banyak soal dampak penolakan Golkar terhadap hubungan Demokrat dan KMP. Toh, kata anggota Komisi I itu, Demokrat adalah partai penyeimbang yang tidak memihak pada KMP maupun KIH.
"Memang sudah jalan. Pada isu-isu tertentu kami gabung. Kalau tidak sejalan ya tidak gabung," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan fraksi partainya agar menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya.
Padahal, SBY sempat mengatakan KMP sudah menyetujui bahkan menandatangani persetujuan terhadap Perppu Pilkada.
Namun, menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, penandatanganan itu hanya mengikat secara moral. Demokrat juga belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil terkait dengan keputusan Golkar itu.
"Ya kita lihat saja nanti bagaimana. Apakah dia tetap menolak perppu atau bagaimana. Tapi harapan kami secara moral harus, etika moral politiknya harus dijalankan. Tetapi hak setiap partai (menolak atau mendukung)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Syarief enggan berkomentar banyak soal dampak penolakan Golkar terhadap hubungan Demokrat dan KMP. Toh, kata anggota Komisi I itu, Demokrat adalah partai penyeimbang yang tidak memihak pada KMP maupun KIH.
"Memang sudah jalan. Pada isu-isu tertentu kami gabung. Kalau tidak sejalan ya tidak gabung," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
