medcom.id, Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali merekomendasikan agar Fraksi Golkar di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.
Menurut pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, Partai Golkar memiliki misi khusus di balik sikap penolakannya terhadap Perppu Pilkada. Partai Golkar, sebagai pemilik kursi terbanyak nomor dua di parlemen menjadikan sikapnya itu sebagai alat agar punya daya tawar.
Salah satu tujuan partai berlambang pohon beringin itu adalah menggertak pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)nya agar tidak terlalu kencang melakukan berbagai kebijakan yang disinyalir mengganggu stabilitas politik dari sejumlah petinggi Partai Golkar.
"Salah satunya yang kemudian diungkit kembali adalah soal mangkraknya pembayaran Aburizal Bakrie beserta perusahaannya terkait dengan ganti rugi kasus lumpur Lapindo," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (5/12/2014).
Misi lainnya, adalah membangun daya tawar politik pada dua kubu besar yang kini menjadi magnet politik di parlemen. Yakni PDI Perjuangan dan KIH-nya serta Koalisi Merah Putih (KMP) yang justru banyak dikendalikan Partai Gerindra, PAN dan PKS.
"Praktis Partai Golkar agak tertinggal dalam merespons dan mengelola isu," ujar Muradi. Maka, Golkar memutuskan bersikap menolak agar partai lain di KMP bereaksi.
Selain itu, penolakan ini juga menjadi pintu masuk agar Partai Golkar kembali dalam radar politik yang kini tengah berlangsung. Sebelumnya, Partai Golkar seperti tak pernah terlibat dalam kancah politik di level tertinggi.
Selama ini, Golkar hanya menjadi pengikut. Dan dengan sikap penolakannya ini, Partai Golkar ingin kembali memiliki eksistensi.
"Sebelum Munas versi Ical, kepemimpinan Partai Golkar dinilai tidak terlalu tegas dan cenderung mengikuti irama politik yang ditabuh, baik oleh Partai Demokrat terkait dengan Perppu tersebut ataupun anggota KMP lain saat melakukan berbagai negoisasi dengan KIH," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali merekomendasikan agar Fraksi Golkar di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.
Menurut pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, Partai Golkar memiliki misi khusus di balik sikap penolakannya terhadap Perppu Pilkada. Partai Golkar, sebagai pemilik kursi terbanyak nomor dua di parlemen menjadikan sikapnya itu sebagai alat agar punya daya tawar.
Salah satu tujuan partai berlambang pohon beringin itu adalah menggertak pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)nya agar tidak terlalu kencang melakukan berbagai kebijakan yang disinyalir mengganggu stabilitas politik dari sejumlah petinggi Partai Golkar.
"Salah satunya yang kemudian diungkit kembali adalah soal mangkraknya pembayaran Aburizal Bakrie beserta perusahaannya terkait dengan ganti rugi kasus lumpur Lapindo," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (5/12/2014).
Misi lainnya, adalah membangun daya tawar politik pada dua kubu besar yang kini menjadi magnet politik di parlemen. Yakni PDI Perjuangan dan KIH-nya serta Koalisi Merah Putih (KMP) yang justru banyak dikendalikan Partai Gerindra, PAN dan PKS.
"Praktis Partai Golkar agak tertinggal dalam merespons dan mengelola isu," ujar Muradi. Maka, Golkar memutuskan bersikap menolak agar partai lain di KMP bereaksi.
Selain itu, penolakan ini juga menjadi pintu masuk agar Partai Golkar kembali dalam radar politik yang kini tengah berlangsung. Sebelumnya, Partai Golkar seperti tak pernah terlibat dalam kancah politik di level tertinggi.
Selama ini, Golkar hanya menjadi pengikut. Dan dengan sikap penolakannya ini, Partai Golkar ingin kembali memiliki eksistensi.
"Sebelum Munas versi Ical, kepemimpinan Partai Golkar dinilai tidak terlalu tegas dan cenderung mengikuti irama politik yang ditabuh, baik oleh Partai Demokrat terkait dengan Perppu tersebut ataupun anggota KMP lain saat melakukan berbagai negoisasi dengan KIH," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
