medcom.id, Jakarta: Calon Ketua DPR yang ditunjuk kubu Aburizal Bakrie (Ical), Ade Komarudin (Akom) tak mempedulikan penolakan kubu Agung. Akom malah menganggap angin lalu usulan kubu Agung tersebut.
"Saya kira itu tidak masalah. Kalau ada manuver di DPR dari 560 (anggota) itu, biasa. Setiap anggota punya hak," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar ini, hak atau aspirasi yang berkembang di DPR itu, tak akan pernah lepas dari sentuhan politik. Namun sentuhan itu juga harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Fraksi (Golkar) yang sah, yang saya pimpin di DPR," klaim Akom.
Partai Golkar hasil kubu Agung menunjuk Agus Gumiwang untuk duduk di kursi Ketua DPR. "Kami sudah menunjuk Agus Gumiwang. Surat hari ini berdasarkan rapat Golkar DPP," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/12/2015).
Dia menegaskan, penunjukan pengganti Novanto masih di bawah wewenang pihaknya. Hal itu dikarenakan belum dicabutnya SK Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Jakarta. "Bagaimanapun kami yang pegang SK," tegas Fayakhun.
medcom.id, Jakarta: Calon Ketua DPR yang ditunjuk kubu Aburizal Bakrie (Ical), Ade Komarudin (Akom) tak mempedulikan penolakan kubu Agung. Akom malah menganggap angin lalu usulan kubu Agung tersebut.
"Saya kira itu tidak masalah. Kalau ada manuver di DPR dari 560 (anggota) itu, biasa. Setiap anggota punya hak," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar ini, hak atau aspirasi yang berkembang di DPR itu, tak akan pernah lepas dari sentuhan politik. Namun sentuhan itu juga harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Fraksi (Golkar) yang sah, yang saya pimpin di DPR," klaim Akom.
Partai Golkar hasil kubu Agung menunjuk Agus Gumiwang untuk duduk di kursi Ketua DPR. "Kami sudah menunjuk Agus Gumiwang. Surat hari ini berdasarkan rapat Golkar DPP," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/12/2015).
Dia menegaskan, penunjukan pengganti Novanto masih di bawah wewenang pihaknya. Hal itu dikarenakan belum dicabutnya SK Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Jakarta. "Bagaimanapun kami yang pegang SK," tegas Fayakhun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
