medcom.id, Jakarta: Pengesahan RAPBN 2016 diprediksi bakal mengalami babak baru. Dua kutub koalisi dinilai bakal salaing berhadap-hadapan di dalam Sidang Paripurna.
"Bisa saja KIH dan KMP berhadap-hadapan. Ini terjadi kaitan anggaran KMP bakal menekan pemerintah," kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Kamis (29/10/2015).
Dia mengatakan, kekuatan antara KMP dan KIH setara. Sehingga masing-masing kubu saat ini tengah melakukan konsolidasi dan saling lobi. "Ini untuk memperkuat kuda-kuda dari masing-masing kubu. PAN masuk ke barisan partai pendukung pemerintah, namun Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Faridz baru saja menang di MA. Jadi kekuatannya setara," jelas dia.
Partai Demokrat di DPR berperan sebagai penentu. Apakah kemudian Demokrat mendukung KIH atau KMP. "Tergantung Demokrat yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Apakah mengimbangi ke kiri atau ke kanan. Namun itu semua sangat cair. Tergantung dari proses lobi yang dilakukan," tambah dia.
Lebih lanjut Ari menyarankan agar pemerintah dapat berusaha keras untuk merangkul partai-partai di DPR, agar RAPBN 2016 dapat diketuk dengan mulus besok. "Ya harus kerja keras agar RAPBN 2016 disahkan," pungkasnya.
Malam tadi, Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan. KMP mengkritisi isi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Koalisi kumpulan partai oposisi ini menilai RAPBN 2016 tak pro-rakyat.
KMP mengumumkan sikap itu melalui konferensi pers setelah menggelar pertemuan tertutup. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
KMP, jelas dia, menyoroti perhatian pemerintah terhadap pertanian dan kehutanan di RAPBN 2016. "Jumlah ke pertanian dan kehutanan relatif sangat kecil," jelas dia.
Sebelumnya, Pengesahan RAPBN 2016 tertunda dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya, RAPBN 2016 disahkan Kamis (21/10/2015), tetapi ditunda.
"Kemarin rencananya dilakukan pembicaraan tingkat satu, setelah itu dibawa ke pembicaraan tingkat dua (hari ini). Bamus mengusulkan pengunduran jadwal ke 30 Oktober, berarti pembicaraan tingkat satu di Banggar pada 29 Oktober, sebelum masuk masa reses," papar Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/10/2015).
Supit mengatakan ada perubahan makro ekonomi sejak pembahasan nota keuangan. Pemerintah juga diminta mencari jalan keluarnya. Hasilnya, pemerintah menggunakan istilah "menunda belanja kementerian/lembaga".
Dengan keputusan penundaan tersebut, sambung dia, akan ada pembahasan lanjutan antara pemerintah dan setiap mitra di setiap komisi di DPR RI. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBN 2016 masih bisa dilakukan.
medcom.id, Jakarta: Pengesahan RAPBN 2016 diprediksi bakal mengalami babak baru. Dua kutub koalisi dinilai bakal salaing berhadap-hadapan di dalam Sidang Paripurna.
"Bisa saja KIH dan KMP berhadap-hadapan. Ini terjadi kaitan anggaran KMP bakal menekan pemerintah," kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Kamis (29/10/2015).
Dia mengatakan, kekuatan antara KMP dan KIH setara. Sehingga masing-masing kubu saat ini tengah melakukan konsolidasi dan saling lobi. "Ini untuk memperkuat kuda-kuda dari masing-masing kubu. PAN masuk ke barisan partai pendukung pemerintah, namun Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Faridz baru saja menang di MA. Jadi kekuatannya setara," jelas dia.
Partai Demokrat di DPR berperan sebagai penentu. Apakah kemudian Demokrat mendukung KIH atau KMP. "Tergantung Demokrat yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Apakah mengimbangi ke kiri atau ke kanan. Namun itu semua sangat cair. Tergantung dari proses lobi yang dilakukan," tambah dia.
Lebih lanjut Ari menyarankan agar pemerintah dapat berusaha keras untuk merangkul partai-partai di DPR, agar RAPBN 2016 dapat diketuk dengan mulus besok. "Ya harus kerja keras agar RAPBN 2016 disahkan," pungkasnya.
Malam tadi, Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan. KMP mengkritisi isi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Koalisi kumpulan partai oposisi ini menilai RAPBN 2016 tak pro-rakyat.
KMP mengumumkan sikap itu melalui konferensi pers setelah menggelar pertemuan tertutup. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
KMP, jelas dia, menyoroti perhatian pemerintah terhadap pertanian dan kehutanan di RAPBN 2016. "Jumlah ke pertanian dan kehutanan relatif sangat kecil," jelas dia.
Sebelumnya, Pengesahan RAPBN 2016 tertunda dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya, RAPBN 2016 disahkan Kamis (21/10/2015), tetapi ditunda.
"Kemarin rencananya dilakukan pembicaraan tingkat satu, setelah itu dibawa ke pembicaraan tingkat dua (hari ini). Bamus mengusulkan pengunduran jadwal ke 30 Oktober, berarti pembicaraan tingkat satu di Banggar pada 29 Oktober, sebelum masuk masa reses," papar Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/10/2015).
Supit mengatakan ada perubahan makro ekonomi sejak pembahasan nota keuangan. Pemerintah juga diminta mencari jalan keluarnya. Hasilnya, pemerintah menggunakan istilah "menunda belanja kementerian/lembaga".
Dengan keputusan penundaan tersebut, sambung dia, akan ada pembahasan lanjutan antara pemerintah dan setiap mitra di setiap komisi di DPR RI. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBN 2016 masih bisa dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
