Masyarakat Diajak Mewaspadai Segala Bentuk Intervensi Politik

Jakarta: Upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Salah satunya, yakni masyarakat. "Masyarakat harus mulai mewaspadai segala bentuk intervensi," kata peneliti senior Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor dalam diskusi virtual, Kamis, 21 September 2023. Firman mengatakan minimnya pengawasan masyarakat akan membuat intervensi melebar ke lembaga-lembaga demokrasi lainnya. DPR juga diminta berperan merespons fenomena penyalahgunaan kekuasaan. "Yang sama-sama telah dikhawatirkan oleh masyarakat sipil hingga hari ini," papar dia. Firman menyebut masalah demokrasi dan partai politik (parpol) yang selama ini bergejala kian parah. Sebab, negara memata-matai parpol. "Penggunaan badan intelijen untuk mengamati parpol tentu berpengaruh bagi pembentukan pemerintahan hasil penyelenggaraan pemilu yang akan datang," ujar dia.   Firman menegaskan intervensi tersebut tidak dapat dibenarkan dalam skema negara demokratis. Kecuali bila Indonesia menganut fasisme dan komunisme. "Intervensi ini tidak hanya melanggar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) presiden, melainkan juga melanggar hakikat demokrasi," jelas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Jokowi menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik. "Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023.