Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait adanya penggantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diketahui, Ketua Majelis PPP, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa.
"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Kemudian, lanjut Hasyim, KPU berpegangan dengan SK Kemenkumham terkait urusan tahapan verifikasi administrasi parpol yang saat ini tengah berjalan. Nantinya perubahan bisa dilakukan di masa perbaikan dokumen.
"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP itu nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," ungkap Hasyim.
Kejadian serupa pernah terjadi menimpa PPP pada 2019 silam. Saat itu, Romahurmuziy (Rommy) diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP pengganti Rommy.
Maka dari itu, Hasyim menegaskan KPU pada prinsipnya berpegangan pada SK Kemenkumham. "Kalau ada perubahan ya disampaikannya ppada saat perbaikan dokumen partai politik ini. KPU baru akan merespon kalau ada pemberitahuan resmi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa. Ia menerima amanah yang diberikan tersebut.
"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah, saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 5 September.
Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024'. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) RI belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait adanya penggantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP). Diketahui, Ketua Majelis PPP, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa.
"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Kemudian, lanjut Hasyim, KPU berpegangan dengan SK Kemenkumham terkait urusan tahapan verifikasi administrasi parpol yang saat ini tengah berjalan. Nantinya perubahan bisa dilakukan di masa perbaikan dokumen.
"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP itu nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," ungkap Hasyim.
Kejadian serupa pernah terjadi menimpa PPP pada 2019 silam. Saat itu, Romahurmuziy (Rommy) diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP pengganti Rommy.
Maka dari itu, Hasyim menegaskan KPU pada prinsipnya berpegangan pada SK Kemenkumham. "Kalau ada perubahan ya disampaikannya ppada saat perbaikan dokumen partai politik ini. KPU baru akan merespon kalau ada pemberitahuan resmi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa. Ia menerima amanah yang diberikan tersebut.
"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini,
bismillah, saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di
Pemilu 2024," kata Mardiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 5 September.
Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024'. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(END)
