Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun meragukan klaim Istana tak terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Presiden Joko Widodo seharusnya mengetahui aktivitas KSP, termasuk pengambilalihan kepemimpinan partai politik.
"Seharusnya (Moeldoko) kulo nuwun (permisi) ke Jokowi," kata Refly dalam diskusi daring, Kamis, 11 Maret 2021.
Namun, ia tidak bisa memverifikasi isu ini karena Istana mengeklaim tak mengetahui rencana tersebut. Di satu sisi, Moeldoko juga sudah meminta publik tidak menyangkutpautkan keterpilihannya sebagai ketua umum Partai Demokrat dengan Istana.
Baca: Kubu Moeldoko Mengaku Belum Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham
"Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memisahkan Moeldoko secara pribadi dengan Moeldoko sebagai KSP," lanjut dia.
Refly meminta Jokowi bersikap tegas dengan meminta Moeldoko memilih salah satu jabatan, apakah tetap menjadi KSP atau ketua umum Demokrat. Dia harus melepaskan jabatan politik itu atau sebaliknya.
"Kalau mau Moeldoko berjuang terus di Partai Demokrat, maka Jokowi harus tegas mengganti dia dari KSP," kata dia.
Sementara itu, pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko mengancam melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ke kepolisian. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga telah menuding Jokowi terlibat KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Andi Mallarangeng secara sadar mengatakan pemerintah mengintervensi (KLB)," kata Ketua Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution, di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Dia menegaskan pihaknya tidak terima pemerintah dibawa-bawa dalam kemelut partai lambang bintang mercy tersebut. Pemerintah disebut tidak tahu menahu terkait penyelenggaraan KLB.
"Padahal sampai hari ini Presiden Jokowi tidak ngomong apa pun," ungkap Razman.
Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun meragukan klaim Istana tak terkait
Kongres Luar Biasa (KLB)
Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Presiden Joko Widodo seharusnya mengetahui aktivitas KSP, termasuk pengambilalihan kepemimpinan partai politik.
"Seharusnya (Moeldoko)
kulo nuwun (permisi) ke Jokowi," kata Refly dalam diskusi daring, Kamis, 11 Maret 2021.
Namun, ia tidak bisa memverifikasi isu ini karena Istana mengeklaim tak mengetahui rencana tersebut. Di satu sisi, Moeldoko juga sudah meminta publik tidak menyangkutpautkan keterpilihannya sebagai ketua umum Partai Demokrat dengan Istana.
Baca:
Kubu Moeldoko Mengaku Belum Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham
"Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memisahkan Moeldoko secara pribadi dengan Moeldoko sebagai KSP," lanjut dia.
Refly meminta Jokowi bersikap tegas dengan meminta Moeldoko memilih salah satu jabatan, apakah tetap menjadi KSP atau ketua umum Demokrat. Dia harus melepaskan jabatan politik itu atau sebaliknya.
"Kalau mau Moeldoko berjuang terus di Partai Demokrat, maka Jokowi harus tegas mengganti dia dari KSP," kata dia.
Sementara itu, pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko mengancam melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ke kepolisian. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga telah menuding Jokowi terlibat KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Andi Mallarangeng secara sadar mengatakan pemerintah mengintervensi (KLB)," kata Ketua Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution, di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Dia menegaskan pihaknya tidak terima pemerintah dibawa-bawa dalam kemelut partai lambang bintang mercy tersebut. Pemerintah disebut tidak tahu menahu terkait penyelenggaraan KLB.
"Padahal sampai hari ini Presiden Jokowi tidak ngomong apa pun," ungkap Razman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
