Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. ANT/Puspa Perwitasari
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. ANT/Puspa Perwitasari

Istana Putuskan Tak Membalas Surat AHY

Nur Azizah • 04 Februari 2021 14:01
Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara telah menerima surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Presiden Joko Widodo terkait adanya dugaan gerakan yang mencoba merebut kepemimpinan di partai berlambang Mercy itu. Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Presiden tak akan ikut campur dalam masalah internal Partai Demokrat.
 
"Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno secara virtual, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.
 
Menurut dia, Presiden tak perlu masuk dalam polemik di internal Partai Demokrat. Dia menilai Partai Demokrat memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan masalah di internalnya.

"Itu rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur dalam AD-ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga)," ujarnya.
 
Baca: Dana Tak Terbatas Disebut Disiapkan untuk Menggoyang Kepemimpinan AHY
 
Sebelumnya, AHY menuding ada gerakan yang mencoba merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat. Berdasarkan kesaksian pimpinan dan kader partainya, aktor 'kudeta' berasal dari kader dan nonkader. 
 
AHY mencurigai lima orang. Di antaranya satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu, dan beberapa orang dari nonkader.
 
AHY mengatakan seorang nonkader itu merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Joko Widodo. Sehingga, dia meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Jokowi. 
 
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu telah melayangkan surat kepada Jokowi ihwal dugaan adanya menteri yang terlibat dalam upaya merebut kursi kepemimpinan di Partai Demokrat. Dia menyebut pejabat penting itu turut mendukung gerakan tersebut. 
 
AHY mengaku sempat tidak percaya dengan nama-nama tokoh penting yang dilaporkan sejumlah saksi. Namun, lebih dari delapan saksi telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar langsung rencana-rencana yang akan dilakukan. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan