Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Kendala Pembahasan Otsus Papua Jilid II

Nasional papua otonomi khusus papua
Anggi Tondi Martaon • 10 Oktober 2020 20:06
Jakarta: Pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II yang dilakukan pemerintah dinilai menghadapi sejumlah kendala besar. Kendala pertama yakni cara pemerintah mengelola Papua masih amatir atau cara lama. Metode lama dianggap sering menimbulkan benturan terhadap pihak yang bertentangan dengan pemerintah.
 
"Benturan ini akibatnya begitu ramai penolakan otsus semakin kencang," kata pendiri Pokja Papua Frans Maniagasi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Sanggah Nusantara, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Kendala kedua yakni tingkat resistansi. Karena pembahasan Otsus Papua jilid II hanya merevisi aturan yang lama. Pemerintah seharusnya mengakomodasi keinginan masyarakat Papua dalam merumuskan otsus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau revisi ini dilakukan tanpa melihat tuntutan dari bawah, aspirasi yang hari ini berkembang itu akan terjadi benturan," ungkap dia.
 
Baca: Otsus Papua Bukti Kewenangan dan Pengakuan Negara
 
Tantang berat lain yaitu penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Menurut dia, berbagai pelanggaran HAM, terutama di Kabupaten Paniai, Papua, harus diselesaikan agar tidak berpengaruh terhadap Otsus Papua jilid II.
 
Apalagi, kata Frans, pelanggaran HAM di Paniai terjadi tak lama setelah pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Hal ini dinilai akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat di Papua dan mengganggu proses pembahasan otsus.
 
"Kalau kasus (pelanggaran HAM) Paniai ini tidak diselesaikan bagi saya itu agak susah, agak sulit nanti. Itu akan berdampak pada otsus (Papua) jilid II," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif