PPP Perjuangkan UU dan Perda Syariah
Ketum PPP Romahurmuziy. Foto: Medcom.id/Muhammad Al Hasan
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan memperjuangkan undang-undang bernuansa agama. PPP juga memperjuangkan UU Syariah.

"Merupakan farduh kifayah adanya partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah atau undang-undang bernuansa Islam ke dalam undang-undang Republik Indonesia," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 November 2018.

Rommy juga mengutip Alquran di surah al-Imron ayat 104. Ayat itu berbunyi, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.


Menurut dia, ayat ini mempunyai arti di setiap perjuangan dalam kehidupan. Harus ada sekelompok orang yang bekerja untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lini perjuangan tersebut di antaranya ada dalam bidang politik. 

Di jalur politik, jelas dia, partai politik harus memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara konstitusional. Salah satunya dengan membuat UU di tingkat nasional dan Perda di tingkat daerah. Sehingga, umat Islam mudah dalam menjalankan kewajibannya.

"Maka bagi PPP, yang kita jalankan hari ini adalah mengimplementasikan perintah Alquran untuk mewujudkan amar makruf nahi mungkar," tambahnya.

Memperjuangkan UU bernuansa Islam juga merupakan kewajiban sejarah bangsa. Pasalnya, para founding fathers menyetujui aturan bernunsa agama dimasukkan ke dalam aturan di bawah UUD 1945, yaitu di UU atau di Perda.

Rommy mengklaim PPP berada di garda terdepan dalam memperjuangan syariah secara konstitusional. Contohnya, PPP menginsiasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Alhasil, umat Islam menjalankan perkawinan sesuai syariat Islam. PPP juga berada di garda terdepan pada lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Saat ini, PPP memimpin Pansus RUU Anti Minuman Keras. PPP juga menginsiasi lahirnya RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id