Pengamat: PSI Tunjukkan Identitas Sebagai Partai Tengah

M Sholahadhin Azhar 17 November 2018 10:14 WIB
partai solidaritas indonesia
Pengamat: PSI Tunjukkan Identitas Sebagai Partai Tengah
Peneliti Lingkar Madani Ray Rangkuti. MI/ Galih
Jakarta: Penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas peraturan daerah (perda) agama, dilihat sebagai komitmen partai tengah. Peneliti Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sikap itu untuk menegaskan posisi partai.

"PSI mencoba memberi kejelasan identitas itu bahwa mereka partai di tengah," kata dia saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 16 November 2018.

Berada di tengah, kata dia, menjadikan PSI tidak ikut arus partai lain. Sebab selama ini mayoritas partai berada di posisi kanan yang mainstream. Berpijak pada kebijakan populis untuk mendongkrak elektabilitas.


"Nah mereka (PSI) memperjuangkan atau mendesak bahwa aturan bukan untuk agama tertentu sesuai kontitusi dan UUD," imbuh Ray.

Lebih lanjut, Ray pribadi tidakk melihat penolakan PSI sebagai bentuk anti-Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang maha esa. Sebab tafsir dari sila itu adalah menjamin hak beragama sesuai agama resmi di Indonesia.

Soal aturan, ia menyebut hal itu harus sesuai konstitusi. Jadi tidak berarti kebijakan harus didasari oleh agama tertentu.

"Yang ada agama-agama di Indonesia ini menyepakati aturan yang kita tulis bersama, dan itulah yang hidup, sesuai kontitusi gitu loh," tandas Ray.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie membeberkan misi partainya jika berhasil masuk parlemen. Salah satunya, PSI tidak akan mendukung Perda Injil atau Perda Syariah.

Alasannya, perda-perda religi bertendensi menimbulkan diskriminasi pada golongan tertentu. Sehingga hal tersebut tidak didukung.

Namun Grace berkilah saat dikonfirmasi soal misi ketiga ini. Utamanya terkiat penolakan perda syariah, yang saat ini telah dilakukan di Aceh.

"Beda kalau kita bicara daerah khusus, kita enggak bicara soal daerah khusus," kata Grace.

Menurutnya penolakan perda-perda religi itu dialamatkan pada aturan yang akan dibentuk selain di Nangroe Aceh Darussalam. Karena daerah itu telah mendapat hak menjalankan otonomi khusus.




(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id