Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengkaji usulan operasi militer ke Papua. Bamsoet menilai tindakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua masuk kategori terorisme.
"Saya pikir pemerintah perlu mempertimbangkan itu, operasi militer selain perang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
Bamsoet menekankan, keputusan ada tidaknya operasi militer di Papua ada di tangan pemerintah. Pemerintah bisa merujuk undang-undang antiterorisme terkait standar operasional prosedur (SOP) dalam menanggulangi gerakan separatis atau kelompok kriminal bersenjata.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melihat apakah sudah diperlukan langkah-langkah pengiriman pasukan ke Papua," ungkapnya.
Baca: Purnawirawan Usul Operasi Militer di Papua
Menurut Bamsoet, Organisasi Papua Merdeka (OPM) ada di balik aksi penembakan di Papua. Berdasarkan definisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), lanjut dia, apa yang dilakukan oleh OPM merupakan gerakan terorisme. Dengan begitu, kata Bamsoet, pemerintah bisa mendorong kepada PBB agar menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris.
"Kalau kita tidak tegas, maka ini akan berulang. Karena mereka bukanlah gerakan biasa, mereka bergerak untuk menuntut kemerdekaan. Jadi mereka itu adalau gerakan separatis," ujarnya.
Sejatinya, TNI sudah sembilan kali memberlakukan operasi militer di Papua. Terakhir kali operasi militer diberlakukan pada 1996, yakni Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.
Operasi Mapenduma dilakukan untuk membebaskan belasan peneliti ekspedisi Lorentz yang disandera OPM. Operasi yang berlangsung empat bulan ini dipimpin oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Operasi militer yang sudah dilakukan TNI:
1. Operasi Trikora (1962)
2. Operasi Dwikora (1964)
3. Operasi Seroja (1975-1978)
4. Operasi Woyla (1981)
5. Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma (1996)
6. Operasi Jaring Merah atau DOM Aceh (1990-1998)
7. Operasi Terpadu di Aceh (2003-2004)
8. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
9. Operasi Tinombala (2016)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/xkE43vDb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengkaji usulan operasi militer ke Papua. Bamsoet menilai tindakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua masuk kategori terorisme.
"Saya pikir pemerintah perlu mempertimbangkan itu, operasi militer selain perang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
Bamsoet menekankan, keputusan ada tidaknya operasi militer di Papua ada di tangan pemerintah. Pemerintah bisa merujuk undang-undang antiterorisme terkait standar operasional prosedur (SOP) dalam menanggulangi gerakan separatis atau kelompok kriminal bersenjata.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melihat apakah sudah diperlukan langkah-langkah pengiriman pasukan ke Papua," ungkapnya.
Baca: Purnawirawan Usul Operasi Militer di Papua
Menurut Bamsoet, Organisasi Papua Merdeka (OPM) ada di balik aksi penembakan di Papua. Berdasarkan definisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), lanjut dia, apa yang dilakukan oleh OPM merupakan gerakan terorisme. Dengan begitu, kata Bamsoet, pemerintah bisa mendorong kepada PBB agar menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris.
"Kalau kita tidak tegas, maka ini akan berulang. Karena mereka bukanlah gerakan biasa, mereka bergerak untuk menuntut kemerdekaan. Jadi mereka itu adalau gerakan separatis," ujarnya.
Sejatinya, TNI sudah sembilan kali memberlakukan operasi militer di Papua. Terakhir kali operasi militer diberlakukan pada 1996, yakni Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.
Operasi Mapenduma dilakukan untuk membebaskan belasan peneliti ekspedisi Lorentz yang disandera OPM. Operasi yang berlangsung empat bulan ini dipimpin oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Operasi militer yang sudah dilakukan TNI:
1. Operasi Trikora (1962)
2. Operasi Dwikora (1964)
3. Operasi Seroja (1975-1978)
4. Operasi Woyla (1981)
5. Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma (1996)
6. Operasi Jaring Merah atau DOM Aceh (1990-1998)
7. Operasi Terpadu di Aceh (2003-2004)
8. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
9. Operasi Tinombala (2016)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
